Komitmen Kemensos Jaga Program Sekolah Rakyat Terhindar Praktik Korupsi dengan Datangi KPK

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berkomitmen menjaga program Sekolah Rakyat untuk tidak dijadikan ladang praktik korupsi.

Hal ini pula yang menjadi tujuannya untuk melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mendapatkan masukan serta kritik dalam proses pelaksanaannya.

"Program strategis Bapak Presiden dalam hal penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak ingin dikotori dengan praktik-praktik korupsi," ucap Gus Ipul di Gedung KPK, Jumat (8/5/2026).

Gus Ipul mengaku dalam pertemuannya itu mendapatkan sejumlah masukan-masukan dari KPK yang harus menjadi koreksi untuk ke depannya.

"Kami banyak mendapat masukan, catatan dan hal-hal yang harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami agar pencegahan itu bisa dilaksanakan," ungkapnya.

Ia juga menuturkan, bahwa saat ini Kemensos masih menunggu hasil evaluasi dari KPK untuk dijadikan pedoman perbaikan kinerja.

Baca Juga

Soal Potensi Tersangka Baru Kasus Eks Jampidsus, Ini Kata Kejagung

"Kami sungguh-sungguh menunggu hasil evaluasi yang nanti akan dilakukan KPK," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK ingatkan Kemensos soal kerawanan korupsi dalam program Sekolah Rakyat.

Titik krusial yang menjadi kerawanan tersebut khususnya pada area pengadaan barang dan jasa (PBJ).

"Penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi," ucap juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (5/5/2026).

Budi menjelaskan, bahwa berdasarkan data penindakan KPK 2004-2025 mencatat sejumlah 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan.

Modus perkara itu pun menjadi terbesar kedua setelah suap atau gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara.

Selain itu, KPK juga terus memperkuat pemantauan melalui berbagai instrumen pencegahan, salah satunya Survei Penilaian Integritas (SPI).

Dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kemensos menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian bersama, dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, atau berada pada kategori “waspada".

"Secara lebih rinci, pengelolaan PBJ di dalam SPI 2024 Kemensos, hanya berada di angka 67,66. Sementara di area yang sama dalam SPI 2025 terjadi peningkatan, namun komponen Eksper atau Ahli masih memberikan nilai rendah yakni 69,94" jelas Budi.

Oleh karena itu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel. (aha/muu)