Ditolak Dedi Mulyadi, Bupati Bogor Koreksi Orasi Polemik Tambang yang Ditutup Gubernur Jabar: Tidak Niat Melawan

Kabupaten Bogor, tvOnenews.com - Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengoreksi pernyataannya. Hal ini sebagai upaya menanggapi respons keras dari Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi.

Rudy mengetahui Dedi Mulyadi menolak keras pernyataannya. Polemik penutupan sementara aktivitas tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor menuai perlawanan dari warga.

Di posisi ini, Rudy juga dinilai menjadi pihak yang melawan kebijakan dari Dedi Mulyadi. Ia mendukung warga agar izin aktivitas pertambangan kembali dibuka oleh Gubernur Jabar.

Rudy pun meluruskan pernyataan orasi terkait polemik penutupan tambang. Ia mengaku sama sekali tak pernah berniat melawan kebijakan KDM hingga Pemprov Jabar.

"Intinya tidak ada niat sedikit pun untuk melawan Gubernur atau siapa pun," ujar Rudy di Sentul, Jumat (8/5/2026).

Soal Pernyataan dalam Aksi yang Mendesak Dedi Mulyadi

Baca Juga

KDM Janji Biayai Sekolah Anak Aiptu Asep Suhara Anggota Polrestabes Bandung yang Jadi Korban Tabrak Lari

Sumber :

• istimewa

Rudy memahami orasinya menuai sorotan luas oleh publik, terutama bagi masyarakat Jabar. Ia memahami pernyataan tersebut juga langsung mengundang reaksi dari KDM.

Ia berpendapat, penyampaian orasi itu terjadi ketika dirinya menerima aksi unjuk rasa. Ribuan warga ramai-ramai datang untuk menyikapi polemik penutupan tambang.

Ia menegaskan, orasi saat itu harus dipahami lebih mendalam. Bupati Bogor ini berharap agar masyarakat tidak melihat dari sebagian atau potongan video yang merebak di media sosial.

Di momen itu, Rudy menerima massa aksi di area kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Ia tidak sendirian karena didampingi oleh Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi.

Selain itu, Rudy Susmanto juga didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara. Ia tidak membantah kondisi saat itu memang sengaja menemui massa aksi secara langsung.

Ia selaku orang nomor satu di Kabupaten Bogor tentu mempersilakan keinginan warga. Mereka meminta untuk melakukan dialog bersama dirinya.

"Saat itu warga hanya ingin ditemui oleh bupati. Karena itu saya tidak ingin masyarakat saya berbenturan dengan pihak lain. Kondusivitas penting untuk kita jaga bersama," terangnya.

Keinginan Bupati Bogor di Tengah Kegaduhan Polemik Tambang

Sebagai Bupati Bogor, Rudy menyampaikan permintaan mendalamnya. Pemkab Bogor menginginkan seluruh lapisan masyarakat tetap menjaga kondusivitas.

Ia menginginkan situasi Kabupaten Bogor tetap aman. Ia enggan melihat masyarakat kembali bertindak anarkis hanya perkara polemik tambang yang tidak mendapat izin oleh Gubernur Jabar.

"Kami mengajak semua masyarakat yang hadir untuk berkomitmen menjaga kondusivitas dan tidak bertindak anarkis. Kami tidak ingin terjadi benturan antara warga dan aparat keamanan," harap dia.

Terkait usaha pertambangan, Rudy menuturkan, pihak yang berwenang untuk membuat penerbitan izin adalah Pemprov Jabar. Adapun peran Pemkab Bogor sebagai jembatan menyampaikan usulan dari warga.

Kata dia, Pemkab Bogor tentu berusaha aktivitas pertambangan yang sudah resmi mempunyai izin bisa beroperasi lagi. Namun, Pemerintah setempat tetap mendukung penutupan aktivitas tambang ilegal.

"Namun hanya yang berizin. Kalau yang tidak berizin, kami juga secara tegas meminta seluruh aktivitasnya ditutup," ucapnya.

Ia berasumsi kebutuhan menjaga iklim investasi di Kabupaten Bogor sangat penting terutama berbicara pada kepastian hukum terhadap aktivitas usaha tambang. Hal ini bertujuan agar aturan yang berlaku tetap berjalan dengan baik.

Pesan untuk Pengusaha Tambang di Kabupaten Bogor

Kemudian, Rudy memberikan pesan kepada seluruh pelaku usaha tambang. Ia berharap kelestarian lingkungan tetap diprioritaskan karena hal ini bersifat mutlak.

Selain itu, Rudy juga meminta para pelaku perusahaan pertambangan juga memperhatikan dampak sosial. Menurutnya, hal ini penting agar tidak menimbulkan kegaduhan di sekitar wilayah operasional.

"Kami juga mengajak seluruh pihak, termasuk para pelaku tambang, untuk bersama-sama menjaga lingkungan alam," imbaunya.

Rudy juga menyinggung salah satu pemicu konflik terhadap pengguna jalan lain. Persoalan ini tidak lepas dari lalu lintas kendaraan tambang.

Kata dia, Pemkab Bogor sedang melakukan percepatan pembangunan. Upaya ini menghindari konflik agar nantinya kendaraan angkutan tambang mempunyai jalur khusus saat melakukan aktivitasnya.

"Keselamatan masyarakat akibat aktivitas lalu lintas juga menjadi prioritas kami. Karena itu, Pemkab Bogor menyiapkan jalur khusus untuk angkutan barang dan tambang," paparnya.

Rudy memahami ribuan warga Kabupaten Bogor menggantungkan hidupnya dari sektor pertambangan. Namun polemik pada aspek ini juga wajib membutuhkan solusi yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan.

Sebagai sikapnya, Rudy mendorong Pemkab Bogor tidak melawan kebijakan yang sudah diberlakukan oleh Pemprov Jabar. Hal ini bentuk kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Karena itu, kami sepakat untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh aturan yang ditetapkan Pemprov Jawa Barat," katanya.

Momen Dedi Mulyadi Tolak Keras Seruan dari Rudy Susmanto

Sumber :

• istimewa

Sebelumnya, Dedi Mulyadi merespons seruan dalam aksi unjuk rasa ribuan mantan pekerja tambang di Kantor Pemkab Bogor, Cibinong, Senin (4/5/2026).

Aksi unjuk rasa tersebut menyasar kepada KDM. Ribuan warga menyoroti kebijakan tegas dari Dedi Mulyadi yang menutup sementara aktivitas tambang di wilayah Bogor Barat.

Kebijakan ini memicu unjuk rasa dari ribuan warga dan dibantu oleh Bupati Bogor. Penutupan tambang sangat berdampak pada aspek ekonomi para pekerja tambang hingga sopir truk.

Dedi Mulyadi secara terang-terangan menolak dengan tegas untuk kembali membuka izin operasional tambang di Parunpanjang, Kabupaten Bogor.

Mantan Bupati Purwakarta ini mempunyai alasan menolak secara tegas terhadap seruan tersebut. Ia mengungkapkan dirinya kerap diminta untuk bertemu khusus dengan para pengusaha tambang.

"Saya belum memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas. Seluruh keputusan harus dilakukan berdasarkan sistem, bukan sekadar pertemuan informal," ujar Dedi Mulyadi.

KDM memahami dampak dari kebijakan ini sangat mempengaruhi perekonomian para pekerja. Namun, ia tetap mengutamakan kenyaman bagi masyarakat luas khususnya bagi yang melintasi di jalur Parungpanjang.

"Kita harus ingat, yang disebut bekerja di sektor tambang itu tidak semuanya pekerja kasar. Ada juga yang hanya berdiri di jalan minta setoran, ada aktivisnya juga," tukas KDM.

(ant/hap)