Asalkan Mau Lakukan Ini, KDM Bakal Beri Upah Petani Sayur di Kaki Gunung Gede-Pangrango Rp2 Juta Per Bulan
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi atau KDM membuat kebijakan baru bagi para petani di kaki Gunung Gede-Pangrango, Kabupaten Cianjur.
Kebijakan tersebut berupa upah senilai Rp2 juta bagi para petani yang menanam pohon di kawasan kaki Gunung Gede-Pangrango.
Kebijakan dari Gubernur Jabar itu sebagai upaya mencegah terjadinya bencana alamdi kawasan tersebut.
Dedi Mulyadi menjelaskan jika belakangan bencana alam seperti banjir menyasar kawasan permukiman dataran tinggi seperti Cianjur.
Namun, faktanya sejumlah perkampungan di dataran tinggi seperti Puncak-Cipanas mengalami longsor dan banjir.
Menurutnya bencana tersebut ditengarai adanya alih fungsi hutan menjadi perkebunan sayur sehingga saat hujan deras air tidak terbendung dan merendam rumah warga.
"Banjir biasanya terjadi di dataran rendah, namun di kawasan Puncak-Cipanas terjadi di dataran tinggi. Hal ini karena kawasan hutan di kaki gunung beralih menjadi perkebunan sayur," kata Dedi, Jumat (8/5/2026).
Dalam upaya mencegah bencana, KDM meminta para petani sayur untuk dapat ikut menjaga lingkungan dengan menanam pohon keras secara bertahap.
Eks Bupati Purwakarta itu pun tak ragu akan memberi upah sebesar Rp2 juta tiap bulannya kepada para petani sayur yang menanam pohon keras hingga tumbuh besar.
Dedi memaparkan proses pelaksanaannya setiap petani akan menggarap satu hingga dua hektare lahan.
Hal serupa sudah diterapkan di sejumlah wilayah lainnya di Jabar sebagai upaya mengembalikan fungsi alam dan menjaga amanah dari leluhur Tatar Sunda.
"Ketika alamnya terjaga, bencana seperti longsor dan banjir dapat diminimalisir, sehingga masyarakat yang tinggal di kaki gunung dapat hidup dengan aman dan nyaman melakukan berbagai aktivitas tanpa merasa takut dan terancam," katanya.
Dedi melanjutkan ancaman terbesar saat ini adalah ketidakharmonisan manusia dengan alam, sehingga memicu berbagai bencana di sejumlah daerah, termasuk di Cianjur.
Menurut dia, saat ini Pemprov Jabar telah menetapkan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) provinsi yang baru.
"RTRW yang baru sudah disepakati bahkan sudah dikonsultasikan dengan Kementerian ATR, sehingga seluruh kabupaten/kota harus mengikuti atau menyesuaikan dengan rencana tata ruang tersebut agar terjadi keselarasan," katanya.(ant/raa)
Load more