Soal Polemik Penutupan Sementara Aktivitas Tambang, Bupati Bogor: Tidak Ada Niat Sedikit pun untuk Lawan Gubernur atau Siapa pun

Jakarta, tvOnenews.com - Dinilai sebagian pihak melawan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Bogor Rudy Susmanto akhirnya meluruskan pernyataannya soal polemik penutupan sementara aktivitas tambang di Kabupaten Bogor. 

Rudy menegaskan dirinya tidak melawan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kang Dedi Mulyadi atau KDM soal polemik tersebut. 

“Intinya tidak ada niat sedikit pun untuk melawan gubernur atau siapa pun,” ujarnya, Jumat (8/5/2026) lalu. 

Rudy berharap pernyataannya yang disampaikan saat menerima aksi demo ribuan warga itu harus dipahami secara utuh. Dia berharap pernyataannya tidak dipotong-potong sebagian.

Saat menerima aksi massa di kompleks Pemerintah Kabupaten Bogor, Rudy mengaku sengaja menemui langsung mereka.

Pasalnya, kata dia, warga meminta berdialog hanya dengan dirinya sebagai bupati.

Baca Juga

Jadwal KRL Rute Bogor-Jakarta Kota Hari Ini 10 November 2026, Sejumlah Perjalanan Tersedia

“Saat itu warga hanya ingin ditemui oleh bupati. Karena itu saya tidak ingin masyarakat saya berbenturan dengan pihak lain. Kondusivitas penting untuk kita jaga bersama,” terangnya. 

Dia mengatakan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, sambung dia, Pemerintah Kabupaten Bogor hanya mengusulkan agar aktivitas tambang yang memiliki izin resmi bisa kembali beroperasi dan aktivitas tambang ilegal tetap harus ditutup.

“Namun, hanya yang berizin. Kalau yang tidak berizin kami juga secara tegas meminta seluruh aktivitasnya ditutup,” tegasnya. 

Menurut Rudy, polemik tambang memerlukan solusi yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan lantaran ribuan warga Kabupaten Bogor menggantungkan mata pencaharian dari sektor tersebut.

Meski begitu, dia memastikan Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti seluruh kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Karena itu, kami sepakat untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh aturan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” pungkasnya. (ant/nsi)