Wanti-wanti Dampak Penghapusan Guru Honorer, DPR Minta Transisi Tak Ganggu Proses Pendidikan

Selain mendorong percepatan rekrutmen ASN, Hetifah menyambut baik opsi PPPK Paruh Waktu yang disiapkan pemerintah sebagai solusi transisi sementara.

Menurutnya, skema tersebut dapat menjadi langkah antisipasi agar sekolah tidak mengalami kekosongan guru selama proses penataan berlangsung.

“Kita perlu memastikan layanan pendidikan tetap berjalan normal sambil proses transisi dilakukan. Karena itu, skema PPPK Paruh Waktu dapat menjadi solusi sementara untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran, khususnya di daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik,” ujarnya.

Meski demikian, Hetifah menegaskan skema transisi tidak boleh berhenti pada solusi sementara saja.

Pemerintah tetap harus memiliki roadmap yang jelas menuju pengangkatan ASN penuh waktu, disertai jaminan kesejahteraan, kepastian status, dan perlindungan kerja bagi guru.

“Jangan sampai hanya berubah nomenklatur tanpa menyelesaikan persoalan mendasar yang selama ini dihadapi para guru. Negara harus memberikan kepastian kepada mereka yang sudah lama mengabdi di dunia pendidikan,” tegasnya.

Baca Juga

Soal Kasus Pencabulan Puluhan Santriwati di Pati, DPR Desak Aparat Tidak Beri Kompromi: Harus Transparan!

Hetifah menambahkan Komisi X DPR akan terus mengawal proses penataan tenaga pendidik agar tetap berpihak pada mutu pendidikan nasional dan perlindungan guru.

“Pendidikan adalah layanan dasar yang tidak boleh terganggu akibat proses transisi kebijakan. Guru harus terlindungi, dan siswa harus tetap mendapatkan layanan pendidikan yang optimal,” pungkasnya. (rpi)