Menteri HAM: Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Bersama Libatkan Eksekutif-Tokoh Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Eskalasi kekerasan di tanah Papua yang terus meningkat kini menjadi alarm bagi pemerintah pusat. 

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan bahwa pola penanganan konflik di Papua harus segera diubah dari pendekatan parsial menjadi keputusan politik yang komprehensif di tingkat nasional.

Langkah ini diambil Pigai menyusul data memprihatinkan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Tercatat ada 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata sepanjang 2025, serta 26 kasus tambahan hingga April 2026. 

Pigai menyoroti bahwa di era digital ini, setiap insiden sekecil apa pun akan langsung menjadi konsumsi dunia internasional.

Ia menekankan bahwa jika kekerasan tidak segera diredam, citra Indonesia di mata global terkait penegakan HAM akan terus merosot. 

Pigai memaparkan fakta tragis yang terjadi dalam waktu singkat di beberapa titik panas.

Baca Juga

Kemendes Usul Dapur Komunal untuk Dukung MBG di Daerah 3T, Sesuaikan Kondisi Papua

“Berdasarkan dari catatan baik dari domestik maupun internasional menunjukkan adanya peningkatan eskalasi. Dalam hampir sebulan saja, tidak kurang dari 20 orang meninggal dalam lima peristiwa yakni Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika dan Tembagapura,” ujar Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (10/5).

Menurut Pigai, selama ini pemerintah maupun lembaga negara cenderung terjebak pada penanganan masalah yang bersifat individual atau kasus per kasus.

Padahal, akar konflik yang mendasar justru sering terabaikan. Ia memandang perlunya kolaborasi lintas kekuasaan untuk memutus rantai kekerasan ini.

“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional,” tegasnya.

Sebagai Menteri HAM, Pigai berjanji akan terus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih terintegrasi dan berlandaskan pada rasa keadilan serta penghormatan terhadap martabat manusia. 

Baginya, masalah Papua adalah persoalan strategis negara yang tidak bisa dipikul oleh satu kementerian saja.

Pemerintah, lanjut Pigai, memegang tanggung jawab penuh untuk menjamin keamanan setiap warga negara di Papua sekaligus merumuskan solusi damai yang permanen dan berkelanjutan bagi masa depan Bumi Cendrawasih. (ant/dpi)