Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Wanti-wanti Kepala Daerah Soal Dana Hibah ke Instansi Vertikal

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, secara tegas mengingatkan para kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan anggaran daerah dengan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) atau dana hibah kepada instansi vertikal. 

Arahan ini disampaikan menyusul adanya sejumlah preseden buruk di mana dana tersebut digunakan untuk memengaruhi proses hukum.

Setyo menjelaskan bahwa lembaga-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun instansi vertikal lainnya di daerah telah memiliki alokasi biaya sendiri yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Oleh karena itu, tambahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk THR atau hibah dianggap tidak tepat dan berisiko memicu korupsi.

“Kalau diberikan kepada aparat penegak hukum dengan harapan supaya mungkin tidak ada pendalaman, tidak ada investigasi, dan lain-lain, tentu itu tidak pas,” tegas Setyo dalam acara Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (11/5).

Peringatan ini bukan tanpa alasan. KPK mencatat adanya pola serupa yang muncul dalam tiga operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang tahun 2026. 

Baca Juga

Sembilan Orang Pihak Swasta Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi BNPB

Kasus-kasus tersebut melibatkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, serta Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, yang diduga memberikan atau menerima suap dengan modus pembagian THR kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Khusus dalam kasus Bupati Rejang Lebong, penyidik KPK bahkan telah memeriksa dua jaksa, dua anggota Polri, dan seorang ASN guna mendalami aliran dana THR tersebut. 

Setyo berharap rentetan kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pemimpin daerah di Indonesia.

“Beberapa kasus kemarin yang ditangani oleh KPK, ya disebutkan bahwa untuk THR. Ini juga menjadi catatan. Mohon bisa menjadi sebuah proses pembelajaran yang bagus bagi semuanya supaya tidak terulang kembali di daerah-daerah ya,” tuturnya di hadapan ratusan kepala daerah yang hadir secara luring maupun daring.

Di sisi lain, Setyo juga menyatakan rasa simpatinya terhadap beban kerja kepala daerah yang harus mengelola keuangan dengan bijak di tengah keterbatasan dana transfer dari pusat. 

Namun, ia menekankan bahwa kesulitan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan pelanggaran hukum.

“Saya yakin kepala daerah juga pusing mengelola anggaran semaksimal mungkin dengan strategi dan cara yang baik tanpa melanggar aturan,” ujar Ketua KPK tersebut. (ant/dpi)