Rupiah Tembus Rp17.500, Puan Maharani Bakal Panggil Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menkeu Purbaya

Rupiah Jadi Sorotan dalam Pembahasan APBN 2027

Tidak hanya memanggil pemerintah dan Bank Indonesia, DPR juga berencana memasukkan isu pelemahan rupiah ke dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan fondasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap kuat di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.

“Karenanya, itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang,” tutur Puan.

Pembahasan tersebut dinilai penting karena pelemahan rupiah berpotensi memengaruhi banyak sektor, mulai dari impor, subsidi energi, pembayaran utang luar negeri, hingga stabilitas fiskal pemerintah.

Rupiah Terus Tertekan sejak Awal April

Baca Juga

Airlangga Optimis Rupiah Tak Tembus Rp19.000 per Dolar AS

Pelemahan rupiah sendiri sudah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Mata uang Indonesia terus bergerak turun sejak menembus level Rp17.000 per dolar AS pada awal April 2026.

Tekanan terhadap rupiah dipicu kombinasi faktor eksternal dan domestik. Dari sisi global, konflik geopolitik di Timur Tengah dan penguatan dolar AS membuat investor global lebih memilih aset safe haven.

Sementara dari dalam negeri, pasar juga menyoroti kondisi fiskal, arus modal asing, hingga kekhawatiran terhadap prospek pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam perdagangan terbaru, rupiah bahkan sempat menjadi mata uang dengan performa terburuk kedua di Asia setelah Won Korea Selatan.

Pemerintah dan BI Didesak Jaga Stabilitas

Rencana DPR memanggil Perry Warjiyo dan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap kondisi pasar keuangan nasional.

Pasar kini menanti langkah konkret pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah, terutama di tengah tekanan global yang belum mereda.

Selain menjaga nilai tukar, pemerintah juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia agar tekanan terhadap pasar keuangan tidak semakin dalam dalam beberapa bulan ke depan. (nsp)