Mensos Bongkar Ada Ribuan Penerima Bansos Dipakai Buat Judol, 600 Ribu Pernah Dicoret Kini Tinggal 75 Keluarga

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah mulai memperketat pengawasan penerima bantuan sosial yang terlibat judi online. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan, ratusan ribu penerima bansos pernah dicoret karena terbukti menggunakan bantuan negara untuk aktivitas judol.

Data tersebut disampaikan Gus Ipul menjelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (11/5/2026).

Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah mencoret sekitar 600 ribu penerima bantuan sosial yang terindikasi menggunakan bansos untuk judi online. Namun sebagian kecil sempat diaktifkan kembali setelah dilakukan verifikasi lapangan.

“Iya, tahun lalu kita sudah mencoret sekitar 200 lebih ya, eh 600.000 waktu itu ya. Dan kemudian ada beberapa yang kita berikan untuk menerima kembali setelah mereka melakukan reaktivasi karena memang secara data yang kami temukan, mereka melalui ground check, mereka masih sangat membutuhkan bantuan sosial,” ujar Gus Ipul.

Meski diberi kesempatan kedua, pemerintah tetap melakukan pengawasan ketat agar bantuan negara tidak kembali disalahgunakan.

“Namun demikian, tetap kita ikuti perkembangannya agar bansos bisa dimanfaatkan dengan baik,” katanya.

Baca Juga

Cegah Bansos Salah Sasaran, Kemendagri dan DPR Dorong Penguatan Verifikasi Berbasis NIK hingga Biometrik

Pada 2026, jumlah penerima bansos yang dicoret karena judi online disebut turun drastis. Kementerian Sosial mencatat lebih dari 11 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) dicoret pada triwulan pertama, sementara pada triwulan kedua tersisa 75 KPM yang kembali dihapus dari daftar penerima.

“Untuk tahun 2026 ini ada 11.000 lebih yang kami coret di Triwulan pertama dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM (keluarga penerima manfaat) yang kami coret,” ungkapnya.

Penurunan angka tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa pengawasan bansos mulai efektif menekan penyalahgunaan bantuan untuk judi online.

“Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaatan bantuan sosial untuk kepentingan judol,” tegas Gus Ipul.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang membantu pemerintah melakukan pelacakan dan pemadanan data penerima bansos dengan aktivitas transaksi judi online.

“Jadi, saya berterima kasih dengan PPATK yang telah memberikan informasi cukup baik sehingga kita bisa memberikan bansos kepada mereka yang lebih membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar. Ini pelajaran yang paling penting,” ujarnya.

Ke depan, Kementerian Sosial akan menyerahkan data terbaru hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik (BPS) kepada PPATK untuk dilakukan pemadanan ulang agar potensi penyalahgunaan bansos bisa ditekan lebih dini.

“Nah, tahun ini kami akan juga mencoba untuk menyerahkan data-data terbaru hasil pemutakhiran BPS kepada PPATK untuk dilakukan pemadanan, sekaligus menjadi koreksi jika ada KPM-KPM yang terlibat di dalam bidang tersebut,” katanya.

Terkait status penerima bansos yang sudah dicoret karena judol, Gus Ipul menegaskan mayoritas pencoretan kini bersifat permanen. Pemerintah hanya memberi kesempatan sekali bagi sebagian kecil penerima yang benar-benar terbukti masih membutuhkan bantuan.

“Sampai sekarang ya kita sudah, sudah permanen ya. Kemarin yang tahun lalu masih kita beri sekali lagi kesempatan. Kita beri sekali kesempatan. Tidak semua juga, hanya pihak tertentu setelah hasil kroscek memang mereka sangat membutuhkan,” jelasnya.

Ia memperingatkan penerima yang kembali mengulangi pelanggaran akan dihapus permanen dari sistem bantuan sosial.

“Tetapi tentu kita beri pendampingan, jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi, akan kita coret selamanya,” tegas Gus Ipul.

Menurutnya, tren penurunan jumlah penerima bansos yang terlibat judi online menjadi indikator bahwa sistem pengawasan mulai berjalan efektif.

“Tapi yang tadi kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Dari 600.000 tinggal 11.000, dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itupun sudah kita coret,” tutupnya. (agr/aag)