1.738 Dapur MBG Disetop Sementara, Istana Bongkar Celah Tata Kelola Program Makan Gratis
- tvOnenews/Abdul Gani Siregar
Pemerintah juga mewajibkan setiap dapur melakukan uji mutu makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
“Setiap SPPG juga wajib melakukan cek mutu secara fisik warna, rasa, aroma, tekstur, atau uji organometrik sebelum MBG dikonsumsi oleh penerimaan manfaat,” tutur Qodari.
Di sisi lain, pemerintah mulai menghadapi tingginya pengawasan publik terhadap program MBG. Badan Gizi Nasional membuka kanal pengaduan khusus melalui layanan Call Center SAGI 127 untuk menampung berbagai laporan masyarakat.
“Selain itu, BGN juga mengoperasikan Call Center SAGI 127 sebagai kanal pengaduan publik,” ucapnya.
Sepanjang 2026, ribuan laporan masyarakat tercatat telah masuk ke pemerintah terkait pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
“Sepanjang 2026, total pengaduan yang masuk tercatat 3.615 aduan,” kata Qodari.
Ia menegaskan pemerintah akan terus menyampaikan perkembangan evaluasi dan pembenahan tata kelola MBG secara terbuka kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
“Pemerintah berkomitmen melakukan perkembangan perbaikan tata kelola ini secara berkala kepada publik sebagai wujud akuntabilitas atas program yang dibiayai oleh anggaran negara,” ujar Qodari. (agr)
Load more