MBG Sentuh 61,9 Juta Penerima, Pemerintah Akui Tata Kelola Program Masih Banyak PR

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah mengungkap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat.

Namun di balik capaian itu, pemerintah juga mengakui pengelolaan program raksasa tersebut masih menghadapi tantangan besar dan membutuhkan perbaikan berkelanjutan.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan, hingga 12 Mei 2026 jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 61.991.412 orang atau sekitar 74,8 persen dari target nasional sebanyak 82,9 juta penerima.

“Status terkini pelaksanaan program MBG berdasarkan data BGN per 12 Mei 2026. Jumlah penerima manfaat yang terdata mencapai 61.991.412 orang atau 74,8 persen dari total target 82,9 juta penerima,” kata Qodari di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Selain penerima manfaat, pemerintah juga mencatat perkembangan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai tulang punggung distribusi MBG di berbagai daerah. Hingga kini tercatat ada 28.390 SPPG, namun baru sekitar separuh yang mengantongi sertifikasi standar kesehatan dan kelayakan.

“Jumlah SPPG yang terdata sebanyak 28.390 SPPG dengan 15.795 SPPG atau 55,42 persen di antaranya telah memiliki sertifikat SLHS,” ujarnya.

Baca Juga

MPR Harap Pidato Prabowo di Sidang Tahunan Bahas Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Besarnya skala program membuat pemerintah mulai membuka fakta bahwa MBG bukan program yang mudah dijalankan. Dengan target hampir 83 juta penerima, pemerintah menilai penyempurnaan tata kelola menjadi pekerjaan besar yang tidak bisa selesai dalam waktu singkat.

“Pemerintah ingin menyampaikan secara terbuka bahwa pengelolaan program dengan target 82,9 juta penerima manfaat memang tidak sederhana,” tegas Qodari.

Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tengah mengevaluasi berbagai titik rawan dalam pelaksanaan MBG, mulai dari akurasi sasaran, kualitas menu, hingga pengawasan dapur penyedia makanan.

Qodari mengatakan pemerintah membuka ruang kritik dan masukan publik sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Pemerintah memahami bahwa program sebesar MBG membutuhkan penyempurnaan secara terus menerus. Karena itu, setiap masukan dari berbagai elemen masyarakat menjadi perhatian pemerintah,” katanya.

Ia memastikan pemerintah akan memperkuat tata kelola program secara sistemik agar pelaksanaan MBG tidak hanya besar dari sisi anggaran dan jumlah penerima, tetapi juga tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan program MBG melalui, identifikasi sejumlah tata kelola yang memerlukan penguatan sistemik dan, pengelolaan program secara serius, akuntabel dan berorientasi kepada perbaikan yang berkelanjutan,” ujar Qodari.