Pembangunan Papua Jadi Perhatian, Infrastruktur hingga Pendidikan Terus Didorong

Jakarta, tvOnenews.com - Pakar komunikasi sosial politik Universitas Padjadjaran, Rusdin Tahir, menegaskan bahwa pembahasan mengenai Papua perlu dilihat secara utuh, objektif, dan berbasis data agar masyarakat memperoleh gambaran yang berimbang mengenai kondisi di wilayah tersebut.

Menurut Rusdin, narasi tentang Papua tidak seharusnya hanya berfokus pada satu sisi persoalan, melainkan juga memperhatikan berbagai capaian pembangunan yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.

“Jika kita berbicara tentang Papua, maka pijakannya harus data. Pemerintah telah mengalokasikan dana dalam jumlah triliunan rupiah untuk mendukung pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Rusdin Tahir, Rabu (13/5/2026).

Papua Disebut Mengalami Berbagai Perkembangan

Rusdin menjelaskan bahwa pembangunan di Papua mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur dasar hingga peningkatan kualitas layanan publik.

Menurutnya, pembangunan tersebut bertujuan membuka akses masyarakat di wilayah terpencil sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan.

Baca Juga

Kemendes Usul Dapur Komunal untuk Dukung MBG di Daerah 3T, Sesuaikan Kondisi Papua

Ia menilai kebijakan Otonomi Khusus Papua menjadi salah satu langkah penting dalam mempercepat pembangunan daerah dan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat Papua dalam proses pembangunan.

Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

“Otonomi Khusus bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan instrumen afirmatif negara untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat Papua dalam proses pembangunan,” jelasnya.

Pembangunan Papua Dinilai Perlu Kolaborasi

Rusdin menambahkan bahwa pembangunan Papua memerlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak agar berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di Papua.

“Pembangunan Papua tidak bisa dilakukan secara terpisah. Diperlukan sinergi agar pemerataan pembangunan dapat benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang objektif dalam membahas Papua.

Menurut Rusdin, penyampaian informasi yang seimbang penting agar masyarakat dapat melihat Papua secara lebih komprehensif, termasuk memahami capaian pembangunan yang telah berjalan dan tantangan yang masih perlu diselesaikan bersama.