DPR Bela Siswa SMAN 1 Pontianak: Jangan Sangka Mereka Memberontak, Sikap Kritis Siswa ke Juri LCC 4 Pilar Perlu Dihargai

Jakarta, tvOnenews.com – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur menyoroti polemik Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat yang belakangan ramai diperdebatkan publik.

Aus menilai insiden tersebut menjadi peringatan bagi institusi negara. Sebab, generasi muda saat ini dinilai lebih membutuhkan keteladanan nyata dibanding sekadar materi hafalan ideologi.

“Generasi saat ini tidak ingin lagi cuma mendengar atau membaca, mereka ingin melihat wujud nyatanya,” kata Aus dalam keterangannya, Rabu (13/5).

Ia bahkan mengibaratkan polemik dalam final LCC 4 Pilar itu dengan peribahasa gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga.

Menurutnya, kesalahan teknis maupun komunikasi dari penyelenggara bisa berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya anak muda, terhadap nilai-nilai Empat Pilar MPR.

“Supaya generasi baru mau diajak bicara soal ideologi, mereka harus diberi bukti bahwa negara ini berpihak kepada mereka,” ujarnya.

Baca Juga

Dinilai Menguntungkan, DPR Usul 6 Negara Ini Jadi Prioritas Peroleh Kebijakan Bebas Visa

Aus mengatakan, di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat kini mudah terpapar polarisasi, hoaks, hingga politik identitas.

Karena itu, menurut dia, Empat Pilar seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tetap penting sebagai titik temu dalam kehidupan bernegara.

Namun, ia menegaskan penyampaian nilai-nilai tersebut tak cukup hanya lewat seremoni atau lomba formalitas.

Politisi PKS itu juga menilai sikap kritis siswa SMAN 1 Pontianak terhadap keputusan juri justru patut dihargai, bukan dipandang negatif.

“Jangan disangka mereka sedang memberontak. Kekritisan siswa SMAN 1 Pontianak kepada juri justru adalah wujud kekritisan rakyat yang perlu dihargai,” tegasnya.

Menurut Aus, konsep lomba cerdas cermat sebenarnya merupakan langkah yang tepat untuk menumbuhkan minat pelajar memahami Empat Pilar. Namun, pelaksanaannya harus dijaga dengan integritas agar tidak justru merusak pesan yang ingin disampaikan.

“Kesalahan teknis mungkin akan segera dilupakan oleh publik, tetapi tuntutan akan integritas akan terus ada,” katanya.

Ia pun mengingatkan bahwa masyarakat kini menunggu bukti nyata penerapan nilai Pancasila dari perilaku pejabat negara, bukan sekadar slogan dan materi sosialisasi.

“Mereka bertanya apa perwujudan Pancasila itu pada perilaku pejabat negara,” pungkasnya. (rpi/dpi)