Gubernur Dedi Mulyadi Tak Mau Asal, Tegaskan Jalanan Khusus Tambang di Bogor harus Dikaji: Kita Lihat Dulu

Jakarta, tvOnenews.com- Belum lama ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan secara tegas soal pertambangan di Bogor.

Dedi Mulyadi alias KDM menjelaskan akan mengkaji keberlanjutan aktivitas tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor, sebelum memutuskan pembangunan jalan khusus angkutan tambang.

Sumber :

• YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel

Menurutnya, kajian tersebut diperlukan untuk memastikan arah kebijakan tambang dan dampaknya bagi masyarakat di masa depan.

“Khusus jalan tambang, kita lihat progresnya. Pertama ketersediaannya dan kemudian juga bukan hanya persoalan jalan khusus tambangnya, tambangnya kan kita lihat dulu apakah tambangnya masih akan ada keberlangsungan atau tidak,” jelasnya, dikutip dari Antara, Minggu (17/5).

Selain itu, kata KDM pihaknya juga masih menunggu hasil kajian lingkungan terkait aktivitas pertambangan di Bogor, Jawa Barat.

Baca Juga

Pemprov Jabar Tegaskan "Hari Tatar Sunda" Bukan Upaya Penggantian Nama Jawa Barat

Sumber :

• Antara

Pasalnya, Pemprov Jabar juga ingin memastikan luas wilayah tambang yang masih dapat beroperasi serta keberlanjutan kehidupan masyarakat, setelah aktivitas tambang berakhir.

“Kalau masih ada keberlangsungan berapa luasnya? Kemudian yang berikutnya adalah setelah tambang itu apa yang akan dilakukan untuk kehidupan masyarakatnya? Ini yang lagi kita rumuskan sehingga menjadi tepat,” pesan KDM.

Pertimbangkan Pajak

Sehubungan dengan tambang, atau pembangunan jalan khusus tambang, Gubernur Jabar itu menyoroti tidak bisa dipisahkan dari arah kebijakan pengelolaan tambang secara menyeluruh, termasuk dampak ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan.

Dedi menyoroti pentingnya keadilan bagi wilayah penghasil tambang melalui skema pembagian pajak yang lebih besar kepada desa terdampak.

Dengan rencananya, pajak yabg dikenakan sebanyak 70%. "Rencana di saya pajak tambang itu harus 70 persen itu kembali ke desa di mana tambang itu dilakukan. Jadi saya ingin membangun yang berkeadilan,” kata Dedi.

Isu ini mencuat karena adanya opini publik, dinilai penting untuk mengurangi kerusakan jalan umum dan kepadatan lalu lintas akibat aktivitas kendaraan tambang.

Dengan itu, KDM menegaskan pembangunan jalan khusus tersebut akan disesuaikan dengan hasil evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan aktivitas pertambangan di Bogor.(klw)