Sulsel Defisit Pendapatan Daerah Rp91 M, Gerindra Ingatkan Pemprov: Jangan Bebani Masyarakat

Walaupun begitu, ia memberikan apresiasi terhadap rencana pemisahan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) antara kendaraan pribadi dan kendaraan umum.

Patudangi menilai kebijakan tarif maksimal 10 persen untuk kendaraan pribadi dan 5 persen untuk kendaraan umum sudah tepat. 

Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu meringankan beban rakyat kecil dan pelaku transportasi publik.

Tak hanya menyoalkan Ranperda pajak dan retribusi, Patudangi juga memberikan sejumlah catatan terhadap Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemprov Sulsel.

Ia mendukung perubahan skema pemanfaatan aset daerah melalui pola Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG).

Aset daerah harus mampu menjadi instrumen penggerak ekonomi, bukan sekadar beban administratif.

Baca Juga

Tanggapi Rencana Audit Tata Kelola Haji, Komisi VIII DPR Soroti Regulasi dan Transparansi Perhitungan

Di sisi lain, Fraksi Gerindra meminta rencana pengaturan penjualan kendaraan dinas perorangan kepada mantan pimpinan DPRD Sulsel dilakukan secara transparan.

Terlebih harus sesuai koridor hukum agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

“Kami meminta agar prosedur ini dilakukan dengan sangat transparan dan sesuai koridor hukum agar tidak menimbulkan persepsi miring di masyarakat,” tegas Patudangi.

Ia juga mendorong penguatan sistem informasi manajemen aset yang lebih akuntabel agar seluruh aset daerah dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya kepada publik. (aag)