Transisi Energi Nasional Mulai Dipacu, Pemerintah Didorong Fokus Eksekusi Proyek Strategis

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto mulai mempercepat realisasi transisi energi nasional sebagai bagian dari strategi besar menuju swasembada energi dan penguatan ketahanan energi Indonesia. Berbagai proyek strategis di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) kini mulai dipacu agar segera masuk tahap eksekusi nyata.

Langkah percepatan transisi energi nasional tersebut terlihat dari dorongan pemerintah terhadap sejumlah proyek besar, mulai dari program dedieselisasi di wilayah Indonesia Timur, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), hingga pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung.

Tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur energi, pemerintah juga mulai memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar realisasi investasi sektor energi tidak lagi terhambat persoalan birokrasi dan lambannya pengambilan keputusan.

Sebagai bagian dari strategi percepatan tersebut, Presiden Prabowo membentuk Satgas Percepatan Transisi Energi yang dipimpin Menteri ESDM serta Satgas Percepatan Investasi yang diketuai Menteri Keuangan. Pembentukan dua satuan tugas ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mempercepat realisasi proyek energi nasional yang selama ini berjalan lambat.

Dorongan percepatan transisi energi nasional juga muncul di tengah besarnya potensi energi baru dan terbarukan Indonesia yang selama ini dinilai belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah kini didorong untuk tidak hanya fokus pada perencanaan, tetapi memastikan seluruh proyek strategis benar-benar terealisasi di lapangan.

Transisi Energi Dinilai Lama Terhambat

Baca Juga

Indonesia Disebut Miliki Keunggulan Pada Sisi Hulu, Pemerintah Komitmen Kembangkan Industri Intermediate Mineral

Koordinator Daulat Energi, Ridwan Hanafi, menilai percepatan transisi energi nasional selama hampir satu dekade terakhir mengalami stagnasi akibat lemahnya koordinasi antar lembaga dan tata kelola yang terlalu birokratis.

Menurut Ridwan, hambatan terbesar selama ini bukan pada minimnya minat investasi, melainkan lambatnya proses eksekusi proyek di lapangan.

“Program percepatan transisi energi selama ini berjalan lambat karena miskomunikasi antar lembaga, ego sektoral, serta kultur manajemen perusahaan negara yang masih terlalu feodal dan tidak adaptif terhadap percepatan investasi,” kata Ridwan kepada wartawan, Rabu (21/5/2026).

Ia menyebut investor domestik maupun internasional sebenarnya memiliki ketertarikan besar terhadap proyek energi nasional, khususnya sektor EBT.