Sherly Tjoanda Terang-terangan Ogah Turuti Permintaan Warga Ternate Ini, Singgung Soal Nama Baik: Saya Gak Bisa Bantu

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda terang-terangan menolak membantu permasalahan warga Ternate. Hal tersebut ia ucapkan dalam kegiatan bantuan nelayan di Kelurahan Dufa-Dufa, Kota Ternate.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam kegiatan tersebut menyerahkan bantuan mesin kapal gratis kepada para nelayan.

Hal itu dianggap sebagai upaya dalam mendukung sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Salah seorang warga dalam acara tetsebut juga menyampaikan sejumlah persoalan administrasi yang selama ini dialami nelayan setempat.

"Ada tiga masalah ibu, pertama masalah kependudukan terkait dengan KTP dan KK. Masalahnya begini bu, kebanyakan nelayan kita ini sudah beranak pinak di sini tapi KTP-nya bukan KTP Ternate."

"Dan yang ada satu lagi, di KTP-nya itu tertulis menikah, di KK-nya juga menikah, tapi tidak ada kutipan akta nikahnya. Karena kawinnya itu rata-rata ini perkawinanya kawin siri," kata salah satu warga tersebut.

Baca Juga

NIK KTP Disalahgunakan untuk Pinjol? Ini 8 Cara Melindungi Data Pribadi dan Langkah Mengatasinya

Atas hal tersebut, Sherly pun meminta agar warga yang belum memiliki dokumen pernikahan resmi untuk didata dan mengikuti program kawin massal melalui Pengadilan Agama dengan biaya yang ditanggung pemerintah provinsi.

"Koordinasikan, semua dikumpulkan, kawin massal di pengadilan agama, ditanggung oleh Pemprov ya," jawab Sherly.

Tak sampai disitu, warga juga turut menyampaikan keluh-kesah lain yaitu soal utang piutang, mulai dari kredit bank, leasing, hingga pinjaman online.

"Terus yang kedua ini terkait masalah hutang piutang, hutang di bank BRI maupun di bank-bank yang lain, di leasing maupun di kredit place atau apa bahkan di pinjol," kata warga.

Sherly Tjoanda pun dengan tegas tidak akan membantu hal tersebut.

"Sebentar, yang kedua itu tidak bisa saya bantu. Itu belajar bagi yang masih bersih namanya, pertama jangan pernah pinjamkan KTP kepada siapapun yang nanti memanfaatkannya untuk pinjol. Yang kedua, dalam hidup itu yang termahal adalah integritas dan nama baik. Jadi jika sudah diberikan kepercayaan, yang sudah cairnya juga kurnya hari ini 35 sampai 50 juta, dijaga nama baik. satu-satunya yang dimiliki yang tidak bisa, kalau sudah rusak itu gak bisa lagi (diperbaiki) adalah nama baik," ucapnya.

"Jadi yang punya banyak tanggungan belum bisa kami bantu. Yang namanya masih bersih dijaga untuk tetap bersih," jelas Sherly.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda belakangan ini menjadi sorotan usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027.

Sherly Tjoanda dalam acara tersebut sempat menyampaikan pesan menohok di hadapan para pejabat Kementerian/Lembaga serta 10 Kepala Daerah.

Ia menyinggung soal kemiskinan yang dialami oleh para petani dan nelayan yang terjadi saat ini. Menurut Sherly hal itu adalah karena mandeknya konektivitas infrastruktur selama puluhan tahun.

Sherly bahkan langsung menyoroti ironi besar yang terjadi di Maluku Utara. Sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, Sherly menyebut justru manfaatnya belum dirasakan nyata oleh 80 persen warga yang menggantungkan hidup dari hasil bumi dan laut.

"Pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di Indonesia, tapi masyarakat bertanya, 'Di mana uangnya?' Mereka tidak merasakannya karena jalan rusak berat. Petani kita punya hasil kebun, nelayan punya banyak ikan, tapi mereka tetap miskin karena tidak bisa membawanya ke pasar. Satu-satunya kunci adalah konektivitas," kata Sherly Tjoanda.

Soal adanya 1.900 kilometer jalan dengan kondisi rusak berat, Pemprov Malut memilih memprioritaskan fungsi jalan dengan menerapkan pengaspalan model Lapen (Lapisan Penetrasi) ketimbang model Hotmix yang menelan biaya selangit.

Secara kalkulasi anggaran, dana sebesar Rp8 miliar hanya mampu membangun 1 km jalan Hotmix. Namun dengan nominal yang sama, pemerintah bisa mengaspal hingga 4 km jalan Lapen.

Target utamanya adalah membuka isolasi desa-desa terpencil agar hasil komoditas warga bisa langsung tersambung ke pusat pasar ekonomi.

Tak hanya itu, Pemprov Malut mencetak sejarah baru dengan menerapkan skema "Kontrak Payung" pertama di Indonesia untuk proyek infrastruktur. Langkah ini terbukti sukses menghemat biaya anggaran daerah hingga mencapai 30 persen.

Tak hanya persoalan jalan saja, sektor pendidikan juga tidak luput dari perhatian Gubermur Sherly. Evaluasi kebijakan pembebasan uang komite sekolah pada tahun 2025 terbukti sukses membawa 10 ribu anak kembali mengenyam bangku sekolah.

Melanjutkan tren positif tersebut, Pemprov Malut siap meluncurkan program Sekolah Jarak Jauh pada tahun 2026 ini untuk menjangkau wilayah pelosok dan kepulauan seperti Morotai, Halmahera Utara (Halut), dan Halmahera Timur (Haltim).

"Tidak ada alasan lagi anak Malut tidak punya ijazah SMA hanya karena tinggal di pulau terpencil. Pemerintah ingin memastikan seluruh anak Maluku Utara tetap memiliki akses pendidikan," ujarnya.(tsy)