Dugaan Monopoli Bioskop Ganggu Film Lokal, DPR Dorong Regulasi Layar untuk PH Kecil

Faridsyah mengatakan film pertamanya yang diproduksi pada 2016 hanya mendapat 10 layar dari total sekitar 2.400 layar bioskop yang tersedia saat itu. Menurutnya, kondisi tersebut membuat film independen nyaris mustahil bersaing dengan film dari PH besar yang menguasai ribuan layar sekaligus.

“Saingan saya waktu itu ‘Dilan’ yang pertama. Dia dapat layar 2.000, sedangkan saya cuma 10. Bagaimana mau melawan yang 2.000 dengan 10 layar?” katanya.

Ia mengaku filmnya sempat meraih puluhan ribu penonton meski hanya ditayangkan secara terbatas. Namun, layar film tersebut justru cepat dicabut hanya dalam hitungan hari sebelum sempat berkembang lewat promosi dari mulut ke mulut.

“Tapi ini akhirnya 2-3 hari bukannya bertambah, layar malah habis. Belum balik modal, udah turun tuh layar,” ujarnya.

Tak hanya di Indonesia, Faridsyah mengaku justru mendapat perlakuan lebih baik saat membawa filmnya ke Malaysia. Ia mengatakan film lokal Indonesia di sana mendapat ruang tayang lebih layak dibanding di negeri sendiri.

“Akhirnya saya ke Malaysia. Di Malaysia sangat dihargai saya. Film saya dikasih layar 80. Padahal saya film Indonesia,” tuturnya.

Baca Juga

Prabowo Siapkan Paket Ekonomi Baru, Airlangga Ungkap WFH ASN dan Swasta Diperpanjang 2 Bulan

Faridsyah juga mengkritik dugaan integrasi vertikal antara rumah produksi besar dengan jaringan bioskop. Ia menilai praktik tersebut membuat PH kecil selalu berada di posisi lemah, bahkan ketika film mereka berhasil menarik penonton.

“Setiap ada production house baru yang naik sedikit, masuk nih brand dia. Langsung ditempel. Jadi benar-benar kelihatan monopolinya,” katanya.

Menurut Faridsyah, sineas independen sebenarnya tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya ingin ada sistem yang transparan dan kesempatan yang adil untuk membuktikan kualitas film di hadapan penonton.

“Kita minta minimal 100 layar dan dipertahankan 7 hari. Kalau kita buruk ya sudah, berarti memang penonton nggak suka film kita. Itu sportif,” ujarnya.

Ia mencontohkan Malaysia yang disebut telah menerapkan regulasi lebih berpihak kepada film lokal dan sineas baru. Dengan aturan minimal layar dan durasi tayang tertentu, produser memiliki kesempatan lebih realistis untuk mengembalikan modal produksi.

“Malaysia dengan film lokalnya sudah membuat regulasi yang sportif seperti itu. Artinya dengan minimal 100 layar dan 7 hari dipertahankan,” kata Faridsyah.