Bima Arya Dorong Digitalisasi UMKM, SAPA UMKM Disebut Bisa Akhiri Masalah Data yang Semrawut

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi peluncuran Sistem Aplikasi Pelayanan atau SAPA UMKM yang dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia.

Menurut Bima, kehadiran SAPA UMKM dapat membantu pemerintah menghadirkan sistem data UMKM yang lebih terintegrasi, efisien, dan terkoordinasi antarinstansi.

Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat menghadiri Soft Launching SAPA UMKM dalam mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Bima Soroti Masalah Data UMKM

Dalam sambutannya, Bima menyoroti persoalan klasik yang hingga kini masih dihadapi banyak pemerintah daerah, yakni data UMKM yang sering berbeda antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

Menurutnya, ketidaksinkronan data membuat proses pembinaan dan pengembangan usaha menjadi tidak optimal.

Baca Juga

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Sinkronkan Data untuk Perkuat Mitigasi Banjir di Kawasan Perkotaan 

“Kalau berbicara tentang data UMKM, datanya itu beda-beda. Kadang bedanya ekstrem,” ujar Bima.

Ia menjelaskan kondisi tersebut membuat pemerintah daerah kesulitan menentukan langkah pendampingan yang tepat bagi pelaku usaha.

Mulai dari pengurusan perizinan, bantuan pengembangan usaha, hingga perluasan akses pasar sering terkendala karena data yang tidak terintegrasi dengan baik.

SAPA UMKM Dinilai Jadi Solusi Integrasi Data

Bima menilai SAPA UMKM menjadi langkah maju dalam memperkuat sistem pendataan UMKM nasional sekaligus membangun sinergi antarinstansi.

Menurutnya, platform tersebut dapat menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pengembangan UMKM secara lebih efektif.

“Ketika ada satu platform di mana di situ bisa duduk sama-sama semua, membangun prinsip co-creation, ini juga beberapa langkah lebih maju,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

Dorong Kolaborasi Pemerintah hingga Kampus

Dalam kesempatan itu, Bima mendorong pola kerja kolaboratif atau co-creation yang melibatkan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, hingga komunitas.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting karena karakteristik pelaku UMKM di Indonesia sangat beragam dan membutuhkan solusi berbeda-beda.

“UMKM ini memang variannya beda-beda Pak, pendekatannya lain, ritmenya juga lain,” ujarnya.