Sherly Tjoanda Komplain Soal Lapangan Sekolah Rakyat Tak Ada Tribun, Langsung Datangi Mandor Hingga Lakukan Hal Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda memberikan masukan kepada mandor pembangunan Sekolah Rakyat Rioribati, Halmahera Barat.

Saat melakukan kunjungan, Sherly Tjoanda meminta agar lapangan sekolah tersebut diberikan tribun untuk orang menonton.

“Tengah ini nanti lapangan bola, lapangan olahraga, ada stadionnya nggak?,” tanya Sherly Tjoanda.

“Hanya tracking area aja bu,“ jawab sang mandor.

“Oh cuman tracking aja? Buat orang nonton nggak ada? Nggak ada tribunnya?,“ ucapnya.

“Nanti kita sesuaikan sama ibu bilang mau usulan untuk di Sofifi ibu,” jawab kepala proyek lagj.

Baca Juga

Perketat Pengawasan, Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II Gunakan Teknologi Digital

Sherly meminta agar tribun tersebut segera dibuat sejalan dengan pembangunan lapangan.

“Ya tapi ini maksudnya kenapa sekalian nggak bikin tribunnya, boleh request nggak?,“ tanya Gubernur Malut lagi.

“Karena ini hanya dipakai untuk ke area sekolah,“ jawab mandor.

“Terus orang lomba yang nonton suruh di mana?,“ tanya Sherly Tjoanda.

“Jadi bikin tribun, jadi kalo ada lomba ini bisa dipakai ada yang nonton, kalau nggak duduknya di itu,“ sambung Sherly.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda belakangan ini menjadi sorotan usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027.

Sherly Tjoanda dalam acara tersebut sempat menyampaikan pesan menohok di hadapan para pejabat Kementerian/Lembaga serta 10 Kepala Daerah.

Ia menyinggung soal kemiskinan yang dialami oleh para petani dan nelayan yang terjadi saat ini. Menurut Sherly hal itu adalah karena mandeknya konektivitas infrastruktur selama puluhan tahun.

Sherly bahkan langsung menyoroti ironi besar yang terjadi di Maluku Utara. Sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, Sherly menyebut justru manfaatnya belum dirasakan nyata oleh 80 persen warga yang menggantungkan hidup dari hasil bumi dan laut.

"Pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di Indonesia, tapi masyarakat bertanya, 'Di mana uangnya?' Mereka tidak merasakannya karena jalan rusak berat. Petani kita punya hasil kebun, nelayan punya banyak ikan, tapi mereka tetap miskin karena tidak bisa membawanya ke pasar. Satu-satunya kunci adalah konektivitas," kata Sherly Tjoanda.

Soal adanya 1.900 kilometer jalan dengan kondisi rusak berat, Pemprov Malut memilih memprioritaskan fungsi jalan dengan menerapkan pengaspalan model Lapen (Lapisan Penetrasi) ketimbang model Hotmix yang menelan biaya selangit.

Secara kalkulasi anggaran, dana sebesar Rp8 miliar hanya mampu membangun 1 km jalan Hotmix. Namun dengan nominal yang sama, pemerintah bisa mengaspal hingga 4 km jalan Lapen.

Target utamanya adalah membuka isolasi desa-desa terpencil agar hasil komoditas warga bisa langsung tersambung ke pusat pasar ekonomi.

Tak hanya itu, Pemprov Malut mencetak sejarah baru dengan menerapkan skema "Kontrak Payung" pertama di Indonesia untuk proyek infrastruktur. Langkah ini terbukti sukses menghemat biaya anggaran daerah hingga mencapai 30 persen.

Tak hanya persoalan jalan saja, sektor pendidikan juga tidak luput dari perhatian Gubermur Sherly. Evaluasi kebijakan pembebasan uang komite sekolah pada tahun 2025 terbukti sukses membawa 10 ribu anak kembali mengenyam bangku sekolah.

Melanjutkan tren positif tersebut, Pemprov Malut siap meluncurkan program Sekolah Jarak Jauh pada tahun 2026 ini untuk menjangkau wilayah pelosok dan kepulauan seperti Morotai, Halmahera Utara (Halut), dan Halmahera Timur (Haltim).

"Tidak ada alasan lagi anak Malut tidak punya ijazah SMA hanya karena tinggal di pulau terpencil. Pemerintah ingin memastikan seluruh anak Maluku Utara tetap memiliki akses pendidikan," ujarnya.