Pengakuan Nelayan Ini Sampai Bikin Gubernur Sherly Tjoanda Kaget, Pertanyakan Soal Cicilan Hingga Pendapatan Bulanan

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda sampai berkali-kali bertanya soal cicilan dan penghasilan nelayan penerima kredit usaha rakyat atau KUR.

Diketahui, saat itu Sherly Tjoanda tengah menghadiri acara serah terima bantuan mesin kapal untuk nelayan penerima KUR di Dufa-Dufa, Ternate.

Ia pun lantas menuju dermaga untuk melihat kondisi kapal baru dan bertemu langsung dengan para nelayan.

"Dapat pinjaman KUR berapa?" tanya Sherly Tjoanda dalam kanal YouTube GubSherly.

"Rp30 juta," jawab salah satu nelayan.

"Bayar kapal berapa?" tanya Sherly lagi yang dijawab Rp25 juta oleh nelayan.

Baca Juga

Perjuangan Sherly Tjoanda Tak Sia-sia, Maluku Utara Bawa Pulang Rp19 M, Gubernur Malut: Hasil Kerja Bareng

Sherly juga menanyakan soal kesanggupan para nelayan untuk membayar cicilan KUR.

"Cicilan satu bulan berapa ke bank?" tanya Sherly Tjoanda.

"2,6 juta," jawab salah satu nelayan.

Sontak jawaban tersebut membuat Sherly kaget karena nelayan lainnya bahkan tidak ada yang cicilannya lebih dari 1 juta per bulan.

"Berapa panjang kemarin ambil?" tanya Sherly lagi.

Rupanya nelayan tersebut mengambil tenor cicilan hanya 1 tahun.

"Oh memang maunya 1 tahun aja, mampu?" tanya Sherly.

"Bapak kira-kira bisa omset berapa satu bulan? Pendapatan bisa berapa? Hasil tangkapan bisa berapa?" sambungnya.

"Bisa 5 juta," jawab nelayan.

"5 juta itu Bapak berani ambil cicilan 2,5 juta? Bisa?" kata Sherly yang terkejut.

Nelayan tersebut mengaku bisa karena dalam sebulan bisa melakukan 3 kali trip sehingga jika ditotal pendapatan kotornya dalam satu bulan kurang lebih sekitar Rp15 juta.

"Buang ongkos BBM ama es kira-kira? Setengah sampai?" tanya Sherly Tjoanda.

"Satu trip kan 5 juta, buang minyak berapa?" lanjutnya.

Dalam sekali perjalanan, nelayan tersebut membutuhkan 40 liter bahan bakar atau sekitar Rp400 ribu dan Rp50 ribu untuk membeli es pengawet ikan.

"Jadi ongkos 500 ribu saja, dari 5 juta ongkos 500 ribu, bersih 450," terang Sherly Tjoanda.

Jika dihitung-hitung, ternyata nelayan tersebut punya pendapatan yang cukup besar, sekitar Rp10 juta per bulannya sehingga masih aman untuk membayar cicilan Rp2 jutaan per bulan.

"Berarti kalau 3 trip satu bulan 15 juta kurang lebih, buang ongkos 1,5 juta, anggaplah buang ongkor 2 juta, Bapak cicil 1,5 juta dan lain-lain Bapak masih dapat bersih 10 juta, kurang lebih," kata Sherly Tjoanda.

Terakhir, Sherly Tjoanda bertanya apakah ini kapal pertama yang dimiliki oleh nelayan tersebut.

"Ini kapal Bapak yang pertama?" tanya Sherly Tjoanda.

Nelayan itu mengaku bahwa ini adalah kapal pertama yang ia miliki.

"Jadi ini perdana, pecah telor," ujar Sherly Tjoanda.

Bantuan mesin kapal dan KUR untuk para nelayan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara sekaligus menjaga harga ikan di sana sehingga mampu dijangkau oleh seluruh warga.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda belakangan ini menjadi sorotan usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027.

Sherly Tjoanda dalam acara tersebut sempat menyampaikan pesan menohok di hadapan para pejabat Kementerian/Lembaga serta 10 Kepala Daerah.

Ia menyinggung soal kemiskinan yang dialami oleh para petani dan nelayan yang terjadi saat ini. Menurut Sherly hal itu adalah karena mandeknya konektivitas infrastruktur selama puluhan tahun.

Sherly bahkan langsung menyoroti ironi besar yang terjadi di Maluku Utara. Sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, Sherly menyebut justru manfaatnya belum dirasakan nyata oleh 80 persen warga yang menggantungkan hidup dari hasil bumi dan laut.

"Pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di Indonesia, tapi masyarakat bertanya, 'Di mana uangnya?' Mereka tidak merasakannya karena jalan rusak berat. Petani kita punya hasil kebun, nelayan punya banyak ikan, tapi mereka tetap miskin karena tidak bisa membawanya ke pasar. Satu-satunya kunci adalah konektivitas," kata Sherly Tjoanda.

Soal adanya 1.900 kilometer jalan dengan kondisi rusak berat, Pemprov Malut memilih memprioritaskan fungsi jalan dengan menerapkan pengaspalan model Lapen (Lapisan Penetrasi) ketimbang model Hotmix yang menelan biaya selangit.

Secara kalkulasi anggaran, dana sebesar Rp8 miliar hanya mampu membangun 1 km jalan Hotmix. Namun dengan nominal yang sama, pemerintah bisa mengaspal hingga 4 km jalan Lapen.

Target utamanya adalah membuka isolasi desa-desa terpencil agar hasil komoditas warga bisa langsung tersambung ke pusat pasar ekonomi.

Tak hanya itu, Pemprov Malut mencetak sejarah baru dengan menerapkan skema "Kontrak Payung" pertama di Indonesia untuk proyek infrastruktur. Langkah ini terbukti sukses menghemat biaya anggaran daerah hingga mencapai 30 persen.

Tak hanya persoalan jalan saja, sektor pendidikan juga tidak luput dari perhatian Gubermur Sherly. Evaluasi kebijakan pembebasan uang komite sekolah pada tahun 2025 terbukti sukses membawa 10 ribu anak kembali mengenyam bangku sekolah.

Melanjutkan tren positif tersebut, Pemprov Malut siap meluncurkan program Sekolah Jarak Jauh pada tahun 2026 ini untuk menjangkau wilayah pelosok dan kepulauan seperti Morotai, Halmahera Utara (Halut), dan Halmahera Timur (Haltim).

"Tidak ada alasan lagi anak Malut tidak punya ijazah SMA hanya karena tinggal di pulau terpencil. Pemerintah ingin memastikan seluruh anak Maluku Utara tetap memiliki akses pendidikan," ujarnya.