Sherly Tjoanda Langsung Bertindak Tegas, Lakukan Hal Ini untuk Komplain Soal Pembangunan Sekolah Rakyat

Secara kalkulasi anggaran, dana sebesar Rp8 miliar hanya mampu membangun 1 km jalan Hotmix. Namun dengan nominal yang sama, pemerintah bisa mengaspal hingga 4 km jalan Lapen.

Target utamanya adalah membuka isolasi desa-desa terpencil agar hasil komoditas warga bisa langsung tersambung ke pusat pasar ekonomi.

Tak hanya itu, Pemprov Malut mencetak sejarah baru dengan menerapkan skema "Kontrak Payung" pertama di Indonesia untuk proyek infrastruktur. Langkah ini terbukti sukses menghemat biaya anggaran daerah hingga mencapai 30 persen.

Tak hanya persoalan jalan saja, sektor pendidikan juga tidak luput dari perhatian Gubermur Sherly. Evaluasi kebijakan pembebasan uang komite sekolah pada tahun 2025 terbukti sukses membawa 10 ribu anak kembali mengenyam bangku sekolah.

Melanjutkan tren positif tersebut, Pemprov Malut siap meluncurkan program Sekolah Jarak Jauh pada tahun 2026 ini untuk menjangkau wilayah pelosok dan kepulauan seperti Morotai, Halmahera Utara (Halut), dan Halmahera Timur (Haltim).

"Tidak ada alasan lagi anak Malut tidak punya ijazah SMA hanya karena tinggal di pulau terpencil. Pemerintah ingin memastikan seluruh anak Maluku Utara tetap memiliki akses pendidikan," ujarnya.

Baca Juga

Kisah Haru Ismi Ulfaida: Anak Petani Asal Sulbar Siswi Sekolah Rakyat Tembus Paskibraka Nasional di Istana Merdeka HUT ke-81 RI