Wamendagri Ribka Haluk Kawal Langsung Perdamaian Perang Suku di Wamena, Diwarnai Ritual Patah Panah

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menghadiri langsung prosesi perdamaian konflik perang suku yang berlangsung di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Jayawijaya, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Sabtu (23/5/2026).

Proses perdamaian ini ditandai dengan ritual adat patah panah sebagai simbol berakhirnya konflik antara kedua kelompok.

Selain itu, kedua pihak juga menandatangani surat pernyataan damai yang disaksikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam sambutannya, Ribka menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan para tokoh adat yang telah membuka jalan perdamaian dengan penuh ketulusan dan kebesaran hati.

“Saya tidak bisa bicara banyak. Saya mewakili pemerintah pusat yang hadir di kota ini. Sejak awal kami mengikuti seluruh tahapan dan semua yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat,” katanya.

Ribka juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri yang mewakili Presiden Republik Indonesia berupa penghargaan dan terima kasih kepada masyarakat Papua Pegunungan karena memilih penyelesaian damai melalui pendekatan adat.

Baca Juga

Wamendagri Bima Arya Dorong Integrasi Sistem Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Daerah

Sebagai perempuan adat Papua, ia mengaku terharu menyaksikan konflik dapat diselesaikan melalui mekanisme adat oleh para tokoh dan masyarakat setempat.

“Saya menangis, tetapi saya bahagia karena orang-orang tua bisa menyelesaikan ini secara adat dengan jiwa besar,” ucapnya.

Menurut Ribka, situasi keamanan menjadi fondasi utama dalam pembangunan daerah. Ia menegaskan pembangunan tidak dapat berjalan optimal apabila kondisi wilayah tidak aman.

“Kalau keamanan tidak baik, maka pemerintah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Daerah harus aman dulu baru kita bisa membangun,” ungkapnya.

Ia turut mengimbau masyarakat agar mengutamakan penyelesaian persoalan melalui jalur keluarga, tokoh adat, tokoh agama, serta pemerintah kampung sebelum konflik berkembang menjadi aksi kekerasan.

“Jangan langsung selesaikan dengan cara-cara kekerasan. Sudah cukup,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyebut perdamaian adat tersebut sebagai langkah penting untuk memutus rantai konflik antarsuku yang terus berulang di wilayah Papua Pegunungan.

Ia menjelaskan tradisi patah panah merupakan simbol penting dalam penyelesaian perang adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Papua.

“Hari ini kami melaksanakan satu tanda acara perdamaian lepas adat dengan mematahkan alat perang yaitu panah,” tuturnya.

John menilai penyelesaian konflik melalui mekanisme adat harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak memicu persoalan baru di masa mendatang. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan menyiapkan regulasi melalui Perdasi dan Perdasus terkait tata cara penyelesaian konflik adat.

“Kita akan masukkan dalam Perdasi dan Perdasus supaya penanganan konflik seperti ini ada hukum peradilan adat yang berjalan,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah tidak lagi menggunakan anggaran pemerintah untuk menyelesaikan konflik adat. Menurutnya, penyelesaian konflik harus kembali pada nilai budaya asli masyarakat pegunungan.

“Persoalan begini tidak boleh lagi dibantu bayar pakai uang pemerintah kepada rakyat. Tidak boleh. Berhenti. Kamu selesaikan secara adat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, John turut mengajak masyarakat menjaga persatuan dan melindungi generasi muda Papua Pegunungan agar tetap memegang teguh budaya serta nilai adat warisan leluhur.

Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat juga memastikan langkah rehabilitasi dan rekonsiliasi pascakonflik berjalan, termasuk penanganan rumah warga yang terdampak akibat perang suku tersebut.

Prosesi perdamaian itu dihadiri para bupati, jajaran Forkopimda provinsi dan kabupaten, aparat TNI-Polri, tokoh gereja, tokoh adat, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Papua Pegunungan.