RevCon 2026 Gagal Capai Konsensus, Indonesia Sentil Keras Negara Nuklir: Ancamannya Sudah Nyata!

Jakarta, tvOnenews.com - Indonesia melontarkan peringatan keras terhadap meningkatnya ancaman nuklir global dalam Konferensi Tinjauan Traktat Non-Proliferasi Nuklir 2026 atau NPT Review Conference (RevCon) 2026 di Markas Besar PBB, New York.

Di tengah gagalnya konferensi mencapai konsensus, Indonesia menegaskan dunia sedang berada dalam situasi berbahaya akibat modernisasi senjata nuklir hingga penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem komando nuklir.

Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI, Senin (25/5/2026), Indonesia menegaskan peran aktifnya sebagai Koordinator Gerakan Non-Blok (GNB/NAM) dengan memimpin koordinasi posisi 118 negara anggota untuk mendorong implementasi Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) yang seimbang dan konsisten terhadap komitmen pelucutan senjata nuklir.

RevCon 2026 berlangsung dalam situasi global yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Lebih dari 12.000 hulu ledak nuklir masih dimiliki sejumlah negara, sementara tensi geopolitik dunia terus memanas.

“Lebih dari 12.000 hulu ledak nuklir masih dipertahankan oleh sejumlah negara, sementara ketegangan geopolitik, modernisasi arsenal nuklir, kemungkinan uji coba nuklir, peningkatan pengembangan kapal selam bertenaga nuklir, serta pemanfaatan teknologi baru, termasuk kecerdasan artifisial dalam sistem komando dan kendali nuklir, semakin memperbesar risiko salah perhitungan, eskalasi, dan penggunaan senjata nuklir,” demikian pernyataan Kemlu RI.

Indonesia menilai kondisi tersebut bukan lagi ancaman teoritis, melainkan ancaman nyata terhadap masa depan dunia. Pemerintah menegaskan penggunaan senjata nuklir akan membawa bencana besar bagi kemanusiaan dan lingkungan.

Baca Juga

Sekjen Demokrat Minta Pemerintah Segera Diplomasi Untuk Pulangkan 9 WNI yang Ditangkap Israel

“Dengan demikian, pelucutan senjata nuklir bukanlah agenda abstrak, melainkan kebutuhan nyata bagi perdamaian, stabilitas, dan keamanan global,” lanjut pernyataan itu.

Dalam proses negosiasi, Indonesia tampil agresif mengonsolidasikan posisi negara-negara non-blok untuk menjaga keseimbangan tiga pilar utama NPT, yakni pelucutan senjata nuklir, non-proliferasi, dan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai.

Indonesia juga mengingatkan agar upaya mencapai konsensus tidak dijadikan alasan untuk melemahkan agenda pelucutan senjata nuklir.

“Indonesia menegaskan bahwa konsensus tidak boleh dicapai dengan mengorbankan substansi pelucutan senjata nuklir atau menurunkan standar komitmen yang telah disepakati,” tulis Kemlu RI.

Namun hingga konferensi ditutup, negara-negara peserta gagal menyepakati dokumen akhir substantif RevCon 2026. Indonesia pun secara terbuka menyampaikan kekecewaannya.

Pada sesi penutupan, Indonesia menyoroti ketimpangan dalam implementasi NPT. Negara-negara non-pemilik senjata nuklir dinilai telah menjalankan kewajiban non-proliferasi secara ketat, sementara negara pemilik senjata nuklir belum menunjukkan langkah konkret menuju pelucutan.

“Indonesia menegaskan bahwa negara-negara non-pemilik senjata nuklir telah menjalankan kewajiban non-proliferasi yang ketat berdasarkan NPT. Karena itu, negara pemilik senjata nuklir harus melakukan langkah nyata untuk melaksanakan kewajiban pelucutan senjata nuklir sesuai dengan Pasal VI NPT,” tegas Kemlu RI.

Indonesia juga menolak pembatasan akses teknologi nuklir damai yang dilakukan secara politis dan diskriminatif.

“Akses terhadap teknologi nuklir damai tidak boleh dibatasi melalui pendekatan yang politis, selektif, atau diskriminatif,” lanjut pernyataan tersebut.

Bagi Indonesia, kegagalan mencapai konsensus justru menjadi alarm bahaya bahwa risiko perang nuklir semakin nyata. Pemerintah menegaskan situasi ini tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan komitmen perlucutan senjata nuklir global.

“Ketidaksepakatan RevCon 2026 tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan komitmen pelucutan senjata nuklir,” tegas Kemlu RI.

“Sebaliknya, hal tersebut harus menjadi peringatan bahwa risiko nuklir semakin nyata, dan menjadi dorongan untuk memperkuat kemauan politik, membangun kepercayaan, serta mempercepat kemajuan menuju tujuan utama NPT, dunia yang bebas dari senjata nuklir,” tutup keterangan itu. (agr/muu)