Heboh Cathlyn Yvaine Tiba-tiba Diganti Siswi Lain, Istana: Seleksi Paskibraka Sulsel Berjalan Objektif

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik pencoretan calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Nasional asal Makassar, Cathlyn Yvaine tengah menjadi sorotan publik.

Siswi SMAS Cerdas Bangsa Makassar ini disebut-sebut gagal lolos ke tingkat nasional dan posisinya digantikan peserta lain sebagai wakil dari Sulawesi Selatan.

Tak hanya itu, Cathlyn juga diisukan mendapat diskriminasi karena merupakan keturunan Tionghoa.

Situasi ini memicu dugaan adanya ‘peserta titipan’ hingga diwarnai dengan isu diskriminasi dan rasisme di media sosial.

Sumber :

• Istimewa

Menanggapi hal itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Pusat menegaskan proses seleksi Paskibraka tingkat nasional berlangsung profesional, objektif, dan sesuai mekanisme nasional yang berlaku.

Baca Juga

Istana Bantah Cathlyn Yvaine Gagal Lanjut Seleksi Paskibraka Nasional Gara-gara Rasisme dan Diskriminas

Direktur Penyelenggaraan Program Paskibraka BPIP Pusat, Fuad Lutfi menegaskan bahwa proses seleksi di Sulawesi Selatan telah dilaksanakan sesuai prosedur dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, panitia seleksi provinsi, serta tim monitoring dan evaluasi dari pusat.

“Pada prinsipnya seleksi Paskibraka di Sulawesi Selatan dilaksanakan sesuai mekanisme nasional yang berlaku. Itu melibatkan unsur pemerintah daerah dan tim seleksi pusat,” kata Fuad dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan, seleksi Paskibraka tidak hanya menilai satu aspek tertentu, seperti nilai akademik atau tes wawasan kebangsaan semata. Menurutnya, proses penilaian dilakukan secara menyeluruh untuk melihat kesiapan peserta sebagai calon pelaksana tugas kenegaraan.

“Paskibraka bukan sekadar mencari peserta dengan nilai tertinggi pada satu tes saja, melainkan memilih figur paling siap secara keseluruhan untuk menjalankan tugas kenegaraan,” ujarnya.

Selain itu, Fuad mengatakan terdapat banyak komponen yang menjadi dasar penilaian, mulai dari kesehatan, kesamaptaan, peraturan baris-berbaris (PBB), kepribadian, wawasan kebangsaan, hingga kesiapan mental dan disiplin peserta.

Seleksi dilakukan berjenjang mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga verifikasi nasional. Dari setiap provinsi, kata dia, dipilih tiga pasang peserta yang selanjutnya mengikuti tahapan seleksi pusat.

“Memang nanti ada perangkingan atau akumulasi nilai dari seluruh tahapan seleksi. Akumulasi nilai tertinggi itulah yang menjadi pertimbangan untuk diutus mengikuti seleksi tingkat pusat,” jelasnya.

Fuad juga meluruskan bahwa keputusan peserta yang mewakili daerah ke tingkat nasional tidak ditentukan oleh satu orang maupun satu lembaga saja, melainkan hasil penilaian kolektif lintas unsur sesuai pedoman nasional BPIP.

Menurut dia, pemerintah provinsi memfasilitasi pelaksanaan seleksi tingkat provinsi melalui panitia seleksi daerah. Namun, untuk penentuan peserta menuju tingkat nasional terdapat keterlibatan langsung unsur pusat, yakni BPIP dan DPPI Pusat serta Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres). 

“Keputusan tidak ditentukan satu orang atau satu lembaga saja. Ini hasil penilaian lintas unsur sesuai pedoman nasional,” katanya. (muu)