Geram Prabowo Dikritik Dino Patti Djalal, Gerindra: Di Negara Maju Mantan Pejabat Membatasi Diri

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menanggapi kritik yang disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait kunjungan luar negeri Presiden RI, Prabowo Subianto.

Dia menyebut sikap Dino yang mengkritik kinerja politik luar negeri pemerintahan Prabowo kurang etis. Pasalnya, Dino merupakan mantan pejabat pemerintahan sebelumnya.

“Sebagai mantan Wamenlu juga kurang  etis jika Dino mengkritik kinerja politik luar negeri pemerintahan Prabowo,” tegas Habiburokhman.

Ketua Komisi III DPR ini lantas membandingkan dengan negara maju, di mana mantan pejabat membatasi diri dalam mengkritik pemerintah yang sekarang menjabat.

“Di negara-negara maju, mantan pejabat membatasi diri untuk mengkritik kinerja para penerus atau penggantinya,” ujar Habiburokhman.

Menurut dia, sikap Dino tersebut dapat menjadi boomerang bagi dirinya jika terus membandingkan kinerja pejabat saat ini dengan pemerintahan sebelumnya.

Baca Juga

Indonesia Disebut Miliki Keunggulan Pada Sisi Hulu, Pemerintah Komitmen Kembangkan Industri Intermediate Mineral

“Hal tersebut didasarkan pada sikap menghormati orang yang sedang bekerja. Kritik mantan pejabat kepada penerusnya bahkan bisa menjadi boomerang jika publik membanding kinerja si mantan dengan yang sedang menjabat,” katanya.

Sebelumnya, kunjungan Prabowo ke Perancis pada Mei 2026 menuai perhatian publik lantaran dinilai mendadak dan terkesan dibuat-buat.

Pasalnya, pada Januari dan April tahun ini Prabowo sudah berkunjung ke Perancis menemui Emmanuel Macron.

Terkait hal ini, Dino mengusulkan agar Prabowo mengurangi frekuensi perjalanan dinas ke luar negeri untuk menghemat anggaran.

“Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar,” ungkapnya melalui video, Sabtu (30/5/2026).

Dia lantas mengusulkan agar Prabowo memanfaatkan telepon maupun video call untuk berkomunikasi dengan para pemimpin negara lain.

Dino mengatakan cara tersebut dinilai efektif menghemat anggaran dan waktu. Sebab, inti pertemuan antarpimpinan negara biasanya hanya berlangsung satu sampai dua jam. Sementara, sisanya hanya kegiatan seremoniam.

“Jadi dengan satu video call yang bernilai Rp0, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan keluar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama,” kata Dino.(saa/raa)