DPR: Penyempurnaan UU P2SK Harus Jaga Keseimbangan Industri

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menegaskan penyempurnaan regulasi dalam kerangka Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pelaku industri jasa keuangan. 

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja P2SK Komisi XI DPR RI bersama Perbarindo, Perbanas, Himbara, dan Asbanda. 

Menurutnya, pembentukan regulasi perlu memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan tetap relevan dengan perkembangan industri dan tantangan ekonomi global. 

“Dalam perkembangan zaman dan mengikuti apa yang terjadi di gejolak global, tentu undang-undang juga harus selalu senantiasa berubah. Nah ini yang kita temukan pada sore hari ini tentu untuk perbaikan bersama, yaitu tentang momentum penguatan stabilitas, resiliensi, dan konsolidasi,” ujar Didik saat ditemui oleh Parlementaria di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6). 

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyebut, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam proses pembentukan regulasi. 

Dengan demikian, berbagai aspirasi dari industri dapat terakomodasi sehingga menghasilkan kebijakan yang mampu memperkuat sektor keuangan nasional secara menyeluruh.

Baca Juga

Revisi UU P2SK Buka Jalan Penghapusan Utang UMKM agar Kembali Produktif

Didik menilai masukan dari asosiasi perbankan memberikan perspektif yang berharga bagi DPR dalam menyusun regulasi yang seimbang.

Baginya, perspektif tersebut penting supaya aturan yang dibentuk tidak menimbulkan ketimpangan maupun hambatan bagi lembaga keuangan tertentu.

“Tentunya, saya ucapkan terima kasih atas masukan dan beberapa insight yang diberikan kepada kita. Sehingga, di dalam perancangan penyusunan Undang-Undang P2SK ini tidak merugikan sesuatu lembaga atau membuat tidak balance,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya peran berbagai kelompok perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. 

Pasalnya, setiap segmen industri memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda sehingga perlu memperoleh ruang yang proporsional dalam kerangka regulasi yang disusun.

Didik berharap proses pembahasan P2SK dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya memperkuat stabilitas sistem keuangan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan industri secara sehat dan berkelanjutan. 

"Kolaborasi antara regulator, industri, dan pemangku kepentingan ini jadi kunci dalam mewujudkan sektor jasa keuangan yang lebih kuat dan adaptif terhadap perubahan zaman," ujarnya. (dpi)