Defisit APBN di Akhir Mei 2026 Capai 0,7 Persen, Purbaya: Pajak dan Bea Cukai Ada Perbaikan

Jakarta, tvOnenews.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis, berbagai kekhawatiran terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. 

Di tengah percepatan belanja pemerintah, defisit APBN hingga akhir Mei sebesar 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), ditopang lonjakan penerimaan negara yang tumbuh dua digit.

Dalam Konferensi Pers APBN KITA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2026), Purbaya bahkan menyindir berbagai perhitungan yang beredar di media sosial terkait kondisi fiskal pemerintah.

“Defisitnya sampai dengan Mei 0,70 persen. Jadi kalau kita pakai cara menghitung ekonomi yang di luar itu, bukan di luar negeri, di dalam negeri, di TikTok dia kan dikali aja,” kata Purbaya.

Ia kemudian menggambarkan proyeksi sederhana jika angka defisit tersebut diekstrapolasi hingga akhir tahun.

“Yaudah kalau saya pakai cara yang sama, 12/7x0,7 kira-kira dapatnya 1,8. Jadi kalau dilihat dari situ, APBN kita sangat aman,” ujarnya.

Meski demikian, Purbaya mengakui metode perhitungan tersebut bukan pendekatan resmi yang lazim digunakan dalam analisis fiskal.

“Tapi kalau saya ngomong gitu, orang di luar bilang ‘oh bukan gitu cara hitungnya’, yaudah cara hitungnya yang mana yang mau dipakai?” katanya.

Pernyataan itu muncul di tengah membaiknya kinerja penerimaan negara yang menjadi bantalan utama APBN. Hingga 31 Mei 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.185 triliun atau 37,6 persen dari target APBN. Angka tersebut tumbuh 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Motor utama pertumbuhan berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp958,2 triliun atau naik 18,9 persen secara tahunan. Secara lebih rinci, penerimaan pajak menembus Rp834,4 triliun dengan pertumbuhan 22,1 persen, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp123,8 triliun atau tumbuh 0,7 persen.

Kinerja tersebut menjadi titik balik dibandingkan kondisi tahun sebelumnya ketika penerimaan pajak mengalami kontraksi. Pemerintah menilai reformasi perpajakan dan membaiknya aktivitas ekonomi mulai tercermin pada kas negara.

“Tapi yang jelas bisa kita kendalikan utamanya kenapa? Karena pajak dan bea cukai ada perbaikan signifikan,” tegas Purbaya.

Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari target APBN, meningkat 34,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Belanja pemerintah pusat menjadi pendorong utama dengan realisasi Rp1.059,3 triliun atau melonjak 52,6 persen. Belanja kementerian/lembaga mencapai Rp517,7 triliun, tumbuh 58,9 persen, sedangkan belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp541,6 triliun atau naik 47 persen. Sementara itu, transfer ke daerah tercatat Rp306,1 triliun atau turun 4,9 persen.

Meski belanja tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan pendapatan, posisi fiskal dinilai masih sehat. Defisit APBN tercatat sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap PDB, sementara keseimbangan primer justru membukukan surplus Rp58,6 triliun.

Kondisi tersebut menunjukkan pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan stabilitas anggaran. Hingga akhir Mei 2026, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp379,4 triliun atau 55,1 persen dari target APBN, tumbuh 16,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. (agr/cmi)