Dedi Mulyadi Tantang BPK Audit Seluruh OPD Jabar Tanpa Terkecuali, Gak Mau Cuma Uji Sampel
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendorong perubahan besar dalam proses audit keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pria yang akrab disapa KDM ini meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meninggalkan metode uji petik atau sampling dan beralih ke pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah berani ini diambil Dedi agar gambaran transparansi di wilayahnya menjadi lebih nyata.
"Hal ini, agar potret akuntabilitas di Jawa Barat menjadi lebih optimal dan komprehensif," ujar KDM dalam keterangan resminya di Bandung, Jumat (5/6).
Meski Jawa Barat baru saja mencetak prestasi dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya, Dedi menegaskan bahwa dirinya tidak ingin sekadar terpaku pada predikat tersebut.
Baginya, audit populasi secara penuh sangat penting untuk mendeteksi celah administratif yang mungkin terlewat, khususnya dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Semoga WTP yang diberikan itu jadi cerminan kinerja efektif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan. Dan semoga kita tidak hanya puas pada WTP, tetapi juga pada kepuasan publik serta kualitas pembangunan yang dirasakan masyarakat," katanya.
Selain soal metode audit, Dedi Mulyadi juga menyoroti masalah pelik terkait arus kas daerah.
Ia berharap BPK bisa menjadi penengah atau fasilitator rekonsiliasi keuangan antara Pemprov Jabar dengan Kementerian Keuangan.
Hal ini dipicu oleh keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat pada tahun 2025 yang menghambat stabilitas fiskal daerah.
Menurut Dedi Mulyadi, terjadi ketimpangan di mana daerah dituntut membayar utang, sementara hak daerah belum disalurkan tepat waktu.
"Pemprov Jabar punya kewajiban membayar dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat juga punya kewajiban membayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum terbayarkan kepada pemerintah daerah. Semoga bisa dilakukan rekonsiliasi sehingga utang kita juga menjadi piutang dan catatan APBD bisa ditutup dengan baik," ungkapnya.
Dampak dari macetnya transfer pusat ini cukup serius, yakni tertundanya pembayaran kepada para kontraktor proyek di daerah. Dedi pun menyayangkan ketidakkonsistenan jadwal penyaluran dana tersebut.
"Kalau memang sudah ada SK Menteri Keuangannya sekian, maka kami berharap konsisten sampai Desember. Yang terjadi pada 2025, dana tersebut justru dibayarkan menjelang kontraktor harus dibayarkan sehingga mengalami penundaan," tutur Dedi.
Menanggapi permintaan tersebut, Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi memberikan apresiasi atas komitmen tinggi dari jajaran Pemprov Jabar dalam menertibkan administrasi, termasuk urusan dana BOS.
Bobby menekankan pentingnya akurasi dalam setiap penggunaan anggaran negara.
"Saya ingin menegaskan bahwa penggunaan APBD yang efektif dan efisien sangat penting karena setiap Rupiah yang dialokasikan mencerminkan pekerjaan publik dan harapan masyarakat," pungkas Bobby. (ant/dpi)
Load more