Purbaya Patahkan Tudingan MBG dan Kopdes Bebani APBN, Menkeu Bocorkan Fakta-fakta Mencengangkan

Jakarta, tvOnenews.com - Narasi negative terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) terus mencuat hingga tudingan terkait program MBG dan Kopdes bebani APBN. Sontak, tudingan itu langsung dipatahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya jelaskan, lembaga pemeringkat global justru lebih mencermati sentimen negatif yang berkembang di pasar keuangan domestik dibandingkan mempertanyakan keberlanjutan program-program tersebut terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bahkan kata dia, dalam pertemuan terakhirnya dengan S&P Global Ratings, isu utama yang dibahas bukanlah dampak MBG terhadap fiskal negara.

“Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu sebetulnya, cuma dia meributkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja,” jelas Menkeu Purbaya saat ditemui di kompleks Gedung DPR/MPR RI, Sabtu (6/6/2026). 

Purbaya menegaskan, salah satu kesalahpahaman yang sempat muncul adalah anggapan bahwa program MBG dan program prioritas lainnya bersifat kaku sehingga berpotensi membebani APBN.

Menurut Purbaya, pemerintah telah menjelaskan kepada S&P bahwa program-program tersebut memiliki ruang penyesuaian sesuai kebutuhan dan kondisi fiskal.

Baca Juga

Menkeu: Pendapatan Negara Melonjak 23,9 Persen

“Jadi kan tadinya anggapannya MBG enggak fleksibel, yang lain enggak fleksibel, saya kasih ke S&P yang ini bisa di-adjust, yang ini bisa di-adjust, jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita,” jelas Purbaya.

Menkeu Purbaya menilai fleksibilitas tersebut menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program prioritas dan kesehatan fiskal negara.

“Itu kan program fleksibel, MBG kan fleksibel. Lihat sendiri kan, Presiden amat fleksibel. Di mana ketika diperlukan efisiensi, efisiensi dilakukan,” jelasnya.

Bahkan ia memastikan pemerintah tetap optimistis mampu menjaga defisit APBN pada kisaran 2 persen hingga 3 persen meskipun menjalankan berbagai program prioritas.

“Termasuk program-program itu enggak dipertanyakan karena kita bisa yakinkan bahwa dengan program itu pun, defisit bisa kita pertahankan di 2-3 persen,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga memiliki ruang kebijakan untuk mengantisipasi berbagai risiko eksternal, termasuk lonjakan harga minyak dunia yang berpotensi menekan APBN.