Purbaya Patahkan Tudingan MBG dan Kopdes Bebani APBN, Menkeu Bocorkan Fakta-fakta Mencengangkan

Jakarta, tvOnenews.com - Narasi negative terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) terus mencuat hingga tudingan terkait program MBG dan Kopdes bebani APBN. Sontak, tudingan itu langsung dipatahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya jelaskan, lembaga pemeringkat global justru lebih mencermati sentimen negatif yang berkembang di pasar keuangan domestik dibandingkan mempertanyakan keberlanjutan program-program tersebut terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bahkan kata dia, dalam pertemuan terakhirnya dengan S&P Global Ratings, isu utama yang dibahas bukanlah dampak MBG terhadap fiskal negara.

“Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu sebetulnya, cuma dia meributkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja,” jelas Menkeu Purbaya saat ditemui di kompleks Gedung DPR/MPR RI, Sabtu (6/6/2026). 

Purbaya menegaskan, salah satu kesalahpahaman yang sempat muncul adalah anggapan bahwa program MBG dan program prioritas lainnya bersifat kaku sehingga berpotensi membebani APBN.

Menurut Purbaya, pemerintah telah menjelaskan kepada S&P bahwa program-program tersebut memiliki ruang penyesuaian sesuai kebutuhan dan kondisi fiskal.

Baca Juga

DPR Desak Kepala BGN yang Baru Beri Kepastian Nasib Mitra yang Telanjur Bangun SPPG

“Jadi kan tadinya anggapannya MBG enggak fleksibel, yang lain enggak fleksibel, saya kasih ke S&P yang ini bisa di-adjust, yang ini bisa di-adjust, jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita,” jelas Purbaya.

Menkeu Purbaya menilai fleksibilitas tersebut menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program prioritas dan kesehatan fiskal negara.

“Itu kan program fleksibel, MBG kan fleksibel. Lihat sendiri kan, Presiden amat fleksibel. Di mana ketika diperlukan efisiensi, efisiensi dilakukan,” jelasnya.

Bahkan ia memastikan pemerintah tetap optimistis mampu menjaga defisit APBN pada kisaran 2 persen hingga 3 persen meskipun menjalankan berbagai program prioritas.

“Termasuk program-program itu enggak dipertanyakan karena kita bisa yakinkan bahwa dengan program itu pun, defisit bisa kita pertahankan di 2-3 persen,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga memiliki ruang kebijakan untuk mengantisipasi berbagai risiko eksternal, termasuk lonjakan harga minyak dunia yang berpotensi menekan APBN.

“Dan kalau kepepet misalnya harganya minyak yang tinggi, itu bisa dikendalikan sesuai dengan yang dibutuhkan,” kata Purbaya.

Sebelumnya diketahui, Pemerintah telah menyesuaikan anggaran program MBG pada 2026 dari semula Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.

Purbaya mengatakan, penyesuaian tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar penggunaan anggaran lebih optimal tanpa mengurangi efektivitas program.

“Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan Presiden sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut,” beber Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Meski demikian, ia menyebut keputusan mengenai kemungkinan penyesuaian anggaran lebih lanjut perlu dibahas bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S Deyang.

Purbaya mengaku belum bertemu langsung dengan Nanik untuk membahas perkembangan anggaran program tersebut.

“Kalau saya enggak tahu, kan tergantung Ketua BGN-nya. Kalau yang ketua yang baru bilang dulu sebelum jadi ketua, dia bilang bisa diatur, kita lihat seperti apa, saya belum ketemu dengan beliau ya,” jelasnya.

Di tengah upaya efisiensi, realisasi anggaran MBG terus meningkat seiring perluasan cakupan penerima manfaat.

Hingga akhir Mei 2026, realisasi anggaran MBG mencapai Rp 88,15 triliun, naik 17,53 persen dibandingkan posisi April 2026 yang sebesar Rp 75 triliun.

Dana tersebut telah menjangkau 63,13 juta penerima manfaat melalui 29.679 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai daerah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 48,9 juta penerima merupakan siswa, sedangkan sekitar 14,3 juta lainnya berasal dari kelompok non-siswa yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Setiap SPPG melayani sekitar 500 hingga 3.000 penerima manfaat sesuai kapasitas dan kebutuhan di masing-masing wilayah.

“Realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis sampai sekarang sudah mencapai Rp 88,15 triliun untuk 63,13 juta penerima dan 29.679 SPPG,” jelas Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Purbaya menjelaskan, peningkatan realisasi tersebut merupakan bagian dari strategi percepatan belanja negara untuk memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus mempercepat manfaat program prioritas bagi masyarakat.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp 1.365,4 triliun atau tumbuh 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Belanja negara tumbuh 34,4 persen menjadi Rp 1.365,4 triliun. Pemerintah sengaja mempercepat belanja agar dampaknya terhadap perekonomian dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun,” ucap Purbaya.

Kembali Purbaya menegaskan, pemerintah terus memperbaiki tata kelola program MBG, termasuk mekanisme belanja yang dilakukan BGN, agar pelaksanaannya semakin efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. (aag)