BNPP RI Mutakhirkan Data IPKP KPP IEK 2026, Dongkrak Ketepatan Perencanaan Pembangunan Perbatasan

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, belum lama ini menggelar kegiatan Pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (IPKP KPP IEK) Tahun 2026 bersama sejumlah kementerian dan lembaga mitra.

Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, menegaskan bahwa pemutakhiran IPKP KPP IEK punya peran penting sebagai instrumen strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang terintegrasi.

“Melalui kegiatan ini, BNPP RI ingin memastikan tersedianya gambaran yang lebih komprehensif dan terukur terkait kondisi pembangunan di kawasan perbatasan negara,” ujar Irjen Pol. Maith, dikutip Minggu (7/6/2026).

Menurutnya, data serta hasil evaluasi yang dihasilkan dari kegiatan ini akan menjadi landasan penting dalam merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Ia juga menilai pemutakhiran IPKP KPP IEK Tahun 2026 menjadi wujud komitmen BNPP RI untuk terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Dalam forum tersebut, Irjen Pol. Maith memaparkan capaian IPKP KPP IEK Tahun 2026 yang mencapai nilai 0,64. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta meningkat 0,01 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Baca Juga

Buka Jalur Lintas Batas Indonesia–Papua Nugini, BNPP RI Matangkan Koridor Yetetkun–Butmambin

“Peningkatan ini terutama didorong oleh perbaikan pada dimensi permukiman dan sosial budaya, khususnya melalui peningkatan akses layanan kesehatan dan kualitas permukiman,” jelasnya.

Berdasarkan hasil penghitungan tahun 2026, rata-rata nilai variabel pendidikan mencapai 0,88. Sementara itu, variabel kesehatan berada pada angka 0,38, variabel pasar sebesar 0,53, dan variabel utilitas permukiman tercatat 0,76.

Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa dimensi ekonomi masih belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum meratanya ketersediaan infrastruktur pasar di sejumlah Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP).

Selain itu, Irjen Pol. Maith menyoroti masih lebarnya kesenjangan pembangunan di berbagai wilayah perbatasan.

Perbedaan capaian indeks terlihat cukup mencolok antara daerah yang telah berkembang dengan wilayah perbatasan yang masih tertinggal, terutama di kawasan Indonesia bagian timur.