Menteri HAM Usul Jabatan Utama Polri Diisi Warga Sipil, Kapolri Lontarkan Respons Menohok soal Pernyataan Pigai

Jakarta, tvOnenews.com - Baru-baru ini, sebagian publik soroti pernyataan Menteri HAM, Natalius Pigai terkait usulannya soal jabatan Utama Polri diisi warga sipil. Bahkan awalnya, Pigai mengusulkan agar Revisi Undang-Undang Polri (RUU Polri) mengakomodasi pengisian sejumlah jabatan di institusi kepolisian oleh sipil.

Menurut Pigai, usulan tersebut didasarkan pada konsep civilian oversight yang telah diterapkan di banyak negara maju.

"Jadi kenapa saya bilang warga sipil bisa menjadi pejabat utama di Polri. Semua negara-negara modern di dunia itu namanya civilian oversight. Civilian oversight itu hampir semua pimpinan-pimpinan polisi di seluruh negara-negara maju seperti di Amerika, di Inggris, di Perancis, di Belanda, itu adalah pucuk pimpinannya sipil. Seperti NYPD, ya NYPD itu pucuk pimpinannya sipil," ucap Menteri HAM Pigai, pada Minggu (7/6/2026).

Karena menurut Pigai, negara lain bisa menerapkan konsep itu, Indonesia juga bisa.

Kemudian ia tegaskan, usul tersebut bukan untuk membuka peluang warga sipil menjadi Kapolri, namun jabatan terkait manajemen hingga sumber daya manusia.

"Ini kita tidak minta Kapolrinya adalah sipil. Tapi jabatan-jabatan manajerial, jabatan keuangan, jabatan-jabatan yang soal pengembangan teknologi, perencanaan,
sumber daya manusia, itu sebenarnya bisa diduduki oleh sipil. Itu juga bagian dari apa yang namanya menggunakan konsep civilian oversight," bebernya.

Baca Juga

Apakah 28 Oktober 2026 Tanggal Merah? Cek Status Libur Hari Sumpah Pemuda untuk Sekolah dan ASN

Bahkan, Menteri HAM itu menyinggung prinsip resiprokal sebagai dasar usulannya. Menurut dia, selama ini anggota Polri maupun TNI diberi ruang untuk menduduki sejumlah jabatan di instansi sipil.

Oleh karena itu, sipil juga seharusnya memiliki kesempatan mengisi jabatan tertentu di institusi kepolisian.

Selain itu, ia menyebut konsep tersebut juga dapat mengurangi dikotomi antara sipil dan aparat keamanan yang selama ini sering muncul.

"Nanti dikotomi sipil militer, polisi dan sipil itu nanti akan hapus, terhapus otomatis karena ada sipil yang di TNI-Polri, ada TNI-Polri di wilayah sipil sehingga dikotomi berantem-berantem selama ini nanti akan hilang dengan sendirinya. Ya, ini sebenarnya saya membantu mendamaikan konflik antara sipil dan militer di Indonesia," jelasnya.

Menurut Pigai, keterlibatan sipil dalam jabatan tertentu di institusi kepolisian merupakan bagian dari upaya reformasi Polri yang lebih substantif, bukan sekadar simbolik.

"Oleh karena itulah saya menyampaikan bahwa revisi undang-undang kepolisian hari ini bisa memberi alokasi kepada komunitas sipil yaitu civilian oversight untuk kepentingan bangsa dan negara pada masa masyarakat. Tidak ada kepentingan pribadi," pungkasnya.

Sontak, pernyataan Pigai itu langsung direspons Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan komentar menohok.

Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, institusi kepolisian terbuka dan memberikan ruang resiprokal atau timbal balik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk masuk ke dalam tubuh Polri. 

"Ya, memang kami memberikan ruang resiprokal untuk ASN bisa masuk ke polisi, begitu," ucap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Minggu (7/5/2026).

Bahkan kata Kapolri, selama ini anggota Polisi mendapatkan kesempatan untuk menduduki jabatan di luar struktur kepolisian atau instansi sipil.

Sebab itu, lanjut Kapolri, Korps Bhayangkara membuka ruang bagi ASN untuk masuk ke institusi kepolisian sebagai bentuk hubungan timbal balik antarlembaga.

"Pada saat kita diberikan ruang di luar struktur, maka kita juga memberikan ruang dari ASN di luar Polri untuk bisa masuk ke Polri," pungkas Kapolri. (aag)