Satgas PRR Kawal Pemulihan Infrastruktur Strategis di Wilayah Terdampak

Jakarta, tvOnenews.com - Pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dipercepat dan dikawal Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera. Hal itu untuk memastikan berbagai proyek penanganan jalan, jembatan, tanggul, dan pengendalian sungai berjalan sesuai target serta mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat terdampak.

Pemantauan pemulihan infrastruktur dilakukan bersama Balai Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, serta pelaksana proyek untuk melihat langsung perkembangan pekerjaan di sejumlah titik prioritas. 

Selain memantau progres, Satgas PRR juga menyerap berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, mulai dari kebutuhan material, pembebasan lahan, hingga pasokan bahan bakar bagi alat berat yang digunakan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Di sejumlah lokasi di Aceh Tengah, misalnya, pekerjaan penanganan longsor, penguatan lereng, perbaikan badan jalan, dan pembangunan dinding penahan tanah terus menunjukkan kemajuan. 

Satgas meminta seluruh pekerjaan pada titik-titik kritis dapat diselesaikan lebih cepat agar infrastruktur yang menjadi akses utama masyarakat tidak kembali terganggu ketika curah hujan meningkat pada akhir tahun.

Percepatan juga dilakukan pada berbagai proyek jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan Aceh Tengah dan Gayo Lues. 

Baca Juga

Satgas PRR Minta K/L Gerak Cepat Ajukan Anggaran Pemulihan Pascabencana ke Purbaya, Tito Karnavian: Jangan Terlambat!

Sejumlah ruas yang sebelumnya mengalami kerusakan berat akibat longsor kini dalam tahap penanganan, sementara normalisasi sungai dan penguatan tebing terus dilakukan secara terpadu guna mengurangi risiko kerusakan berulang. 

Satgas menekankan pentingnya sinergi antara pembangunan infrastruktur jalan dan pengendalian aliran sungai agar hasil pemulihan dapat bertahan dalam jangka panjang.

Di wilayah Gayo Lues, perhatian juga diberikan pada pembangunan tanggul pengaman sungai yang berfungsi melindungi permukiman dan lahan produktif masyarakat. 

Mengingat tingginya intensitas hujan di kawasan tersebut, Satgas meminta pekerjaan yang semula ditargetkan selesai pada Agustus dapat dipercepat sehingga perlindungan bagi warga dapat segera dirasakan sebelum puncak musim penghujan tiba.

Sementara itu, di kawasan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Satgas meninjau langsung pembangunan tanggul pengendali banjir, jalan, serta jembatan yang menjadi akses utama masyarakat. Meski menghadapi berbagai tantangan teknis di lapangan, para pekerja tetap melakukan percepatan hingga malam hari demi menjaga target penyelesaian. 

Upaya tersebut menjadi bukti komitmen seluruh pihak untuk memastikan aktivitas masyarakat, distribusi logistik, dan mobilitas ekonomi dapat kembali berjalan normal.

Dalam pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan unsur Forkopimda, Satgas juga menerima berbagai masukan terkait kebutuhan pemulihan layanan publik, termasuk usulan perbaikan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. 

Seluruh masukan tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar proses pemulihan dapat berjalan lebih menyeluruh dan menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

Di Desa Kutagaluh, Kecamatan Lawe Bulan, hasil penanganan penguatan dinding sungai mulai memberikan rasa aman bagi warga. Pemerintah desa menyampaikan apresiasi atas pembangunan tanggul yang telah membantu mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman banjir susulan. 

Satgas menilai dukungan masyarakat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran seluruh proyek rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian mengatakan pembangunan kembali infrastruktur dasar yang terdampak bencana seperti sungai, jalan, dan jembatan menjadi bagian penting dari proses pemulihan permanen di tiga provinsi terdampak.

“Tadi disampaikan yang diprioritaskan adalah infrastruktur, sungai, jalan, jembatan, perdagangan, pertanian, kemudian huntap juga penting supaya masyarakat tidak terlalu lama di huntara,” ujar Tito usai rapat dengan Ketua Tim Pengarah Satgas PRR Pratikno di Jakarta, beberapa waktu lalu. (aag)