BGN Ubah Total Skema Dapur MBG di Daerah 3T, Dudung: Perusahaan Turun Tangan Lewat Dana CSR

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah menyiapkan perubahan besar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

Jika sebelumnya pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertumpu pada skema yang membebani anggaran negara, ke depan dapur MBG di kawasan 3T akan didorong dikelola oleh perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Rencana tersebut diungkapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman usai melakukan audiensi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang, di Gedung KSP, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).

“Kemudian tentang dapur yang di 3T. Jadi rencana dari Bu Nanik, yang 3T ini nanti justru akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang di sekitarnya, sehingga tidak terlalu banyak membebani APBN,” kata Dudung.

Menurut Dudung, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah 3T nantinya akan diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan dapur MBG melalui pemanfaatan dana CSR. Skema tersebut dinilai dapat memperluas jangkauan program tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pembiayaan negara.

“Sehingga banyak nanti dapur yang akan dibangun, mungkin diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memang baik. Jadi CSR-nya digunakan untuk itu,” ujarnya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BGN melakukan pembenahan tata kelola program MBG setelah muncul berbagai persoalan dalam implementasi di lapangan, termasuk polemik investasi dapur MBG dan dugaan praktik jual beli titik SPPG yang kini menjadi perhatian publik.

Dalam pertemuan tersebut, Dudung mengungkapkan Kepala BGN juga menjelaskan dampak dari praktik jual beli titik yang selama ini diduga terjadi dalam pengembangan jaringan dapur MBG.

Menurutnya, salah satu akar persoalan muncul dari ketidaksesuaian antara asumsi awal jumlah penerima manfaat dengan kondisi riil di lapangan.

“Kemudian ada juga disampaikan dari Bu Nanik tentang dampak dari jual beli titik. Nah, jual beli titik itu demikian. Jadi yang tadi saya katakan, seharusnya misalnya satu dapur itu kan tiga ribu penerima manfaat,” jelas Dudung.

Ia menerangkan, dalam perencanaan awal, satu dapur MBG diasumsikan melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Angka tersebut kemudian menjadi dasar dalam berbagai perhitungan investasi maupun skema operasional.

Namun dalam praktiknya, jumlah penerima manfaat di sejumlah lokasi ternyata jauh di bawah target yang ditetapkan. Kondisi tersebut memunculkan ketidakseimbangan antara kapasitas dapur yang dibangun dan kebutuhan nyata di lapangan.

“Kenyataannya tidak tiga ribu, ada yang seribu lima ratus, ada yang seribu, sehingga menggelembung,” kata Dudung. (agr/cmi)

Baca Juga

Kejagung Ungkap Adanya Kerugian Negara Senilai Rp10,5 Triliun per Tahun di Kasus MBG