Survei Adidaya Institute: Publik Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran Hingga Soal Program MBG-KDKMP

Jakarta, tvOnenews.com - Survei terbaru Adidaya Institute menunjukkan mayoritas publik puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. 

Merujuk survei yang dilakukan Adidaya Institute pada Mei 2026, sebanyak 68,2 persen responden puas dengan kinerja Presiden sementara 27,1 persen menyatakan ketidakpuasannya atas kinerja kedua pimpinan negara tersebut.

“Secara rata-rata masih cukup bagus. Sekitar 68,2 persen puas dengan kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Di tengah ancaman perang dan situasi ekonomi dunia yang semakin tidak pasti, angka kepuasan tersebut cukup membanggakan. Kita harus jujur,” ucap Direktur Politik dan Kebijakan Publik Adidaya Institute Ahmad Fadhli dalam keterangan pers Rabu (10/6).

Survei juga menempatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri dengan kinerja terbaik. Sebanyak 36,8 persen responden memilih Purbaya sebagai Menteri yang paling baik kinerjanya dalam melayani masyarakat.

“Purbaya menjadi Menteri yang paling baik kinerjanya di mata responden. Menteri Presiden Prabowo ini memang tampak disukai masyarakat,” ucap Fadhli.

Fadhli menilai kepuasan publik ini juga dipengaruhi oleh optimisme terhadap agenda pemberantasan korupsi yang menjadi komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Baca Juga

Purbaya Ungkap Rencana Baru soal Subsidi BBM Pertalite, Masyarakat Desil 9-10 Bakal Dilarang Beli?

Hasil survei mencatat sebanyak 68,8 persen responden percaya rezim Prabowo-Gibran bekerja dengan baik dan optimal dalam memberantas korupsi. Bersamaan dengan itu, sekitar 62,5 persen responden juga yakin penegakan hukum di bawah kepemimpinan Prabowo sudah berjalan adil.

“Publik sangat percaya pemerintahan Prabowo-Gibran punya komitmen yang besar dalam pemberantasan korupsi. Apalagi dengan kasus terakhir, dimana Kepala dan dua (2) Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dicopot dan dicokok Kejaksaan Agung. Ini jadi pertanda bahwa Presiden Prabowo tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi,” ucapnya.

Karena itu, berdasarkan hasil survei tadi, publik pun tak terlalu menuntut agenda reshuffle kabinet dilakukan dalam waktu dekat. Tercatat, hanya 48,1 persen responden yang setuju reshuffle harus dilakukan saat ini. Sebanyak 32,1 persen justru menolak jika reshuffle kembali dilakukan Presiden Prabowo.

“Boleh jadi ini sinyal publik agar kabinet justru semakin bekerja optimal. Publik memberi kesempatan kepada Menteri-Menteri pilihan Presiden Prabowo untuk menunjukkan kinerja yang lebih optimal,” kata dia.