Anindya Ungkap Hasil Kunjungan Prabowo ke Prancis: Kesepakatan Baru Tembus US$3,5 Miliar

Jakarta, tvOnenews.com — Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie membela intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang belakangan kerap menjadi sorotan publik.

Menurut Anindya, berbagai lawatan Presiden justru merupakan bentuk nyata diplomasi ekonomi yang bertujuan membuka peluang perdagangan dan investasi bagi Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Anindya dalam acara Kadin Diplomatic Economic Breakfast Meeting di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).

Anindya menilai kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam diplomasi ekonomi saat ini merupakan salah satu yang terbaik yang pernah dijalankan Indonesia.

Ia menyebut keterlibatan Kadin dalam berbagai agenda internasional tidak lepas dari kepemimpinan Presiden Prabowo dan keterbukaan Menteri Luar Negeri Sugiono yang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk ikut mengawal kepentingan ekonomi nasional di luar negeri.

“Saya ingin katakan bahwa ini benar-benar diplomasi ekonomi dalam bentuk terbaiknya. Tidak banyak kesempatan, tidak sering terjadi di mana Kadin dan pemerintah, dan ini murni karena kepemimpinan Presiden serta keterbukaan Menteri Luar Negeri melibatkan kami dalam diplomasi ekonomi,” kata Anindya.

Baca Juga

Anindya Bakrie: Rupiah Mulai Bangkit, Dunia Usaha Percaya Ekonomi Indonesia Lebih Tangguh

Di tengah kondisi global yang semakin saling terhubung sekaligus penuh ketidakpastian, Anindya menilai diplomasi ekonomi menjadi instrumen utama untuk memastikan kepentingan Indonesia tetap terjaga dan dipahami oleh mitra-mitra internasional.

“Sekarang, kita semua tahu seperti yang juga disebutkan bahwa ekonomi kini lebih terhubung, namun ekonomi juga lebih terekspos. Oleh karena itu, segalanya menjadi sangat transparan dan terkadang sangat terdengar jelas. Nah, diplomasi ekonomi benar-benar menjadi salah satu cara, dan mungkin cara utama untuk memastikan bahwa kita dapat memperjelas semua hal ini,” ujarnya.

Anindya kemudian mencontohkan kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis yang sempat menuai kritik dan pertanyaan dari sejumlah pihak. Namun menurutnya, kunjungan tersebut menghasilkan manfaat konkret yang jauh melampaui agenda diplomatik antar pemerintah.

“Kami baru saja kembali dari Prancis. Ini mungkin merupakan salah satu kunjungan yang paling banyak dibicarakan di Indonesia jika Anda mendengar beritanya. Mereka mempertanyakan apa perlunya datang ke Prancis berkali-kali, bahkan di tahun ini saja,” ungkapnya.

Meski menjadi sorotan, Kadin tetap mendukung langkah pemerintah karena kunjungan tersebut tidak hanya berisi agenda government to government (G-to-G), tetapi juga membuka ruang kerja sama business to business (B-to-B) yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi.

“Namun kami tetap teguh di bawah kepemimpinan Pak Menlu dan timnya untuk mendukung Presiden kita guna memastikan bahwa kita tidak hanya pergi ke sana untuk kegiatan G-to-G tetapi juga kegiatan B-to-B, yang disebut sebagai diplomasi ekonomi,” lanjut Anindya.

Anindya menegaskan bahwa hasil kunjungan tersebut dapat diukur secara konkret dari nilai kerja sama yang berhasil dihimpun.

“Selama kunjungan tersebut saja, kita mengumpulkan di dalam satu ruangan dengan kehadiran dua presiden sekaligus, perusahaan-perusahaan senilai US$300 miliar dari Prancis dan Indonesia, dan kita menandatangani kesepakatan baru senilai US$3,5 miliar di atas US$11 miliar pada tahun 2025 saat kunjungan Presiden Macron. Itu baru satu contoh,” ujarnya.

Salah satu hasil konkret dari kunjungan tersebut adalah pembentukan Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Prancis-Indonesia yang dirancang sebagai wadah permanen untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara.

“Dalam kunjungan itu saja, kita mendirikan Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Prancis-Indonesia. Mengapa kita melakukan ini? Karena kita ingin lembaga ini bertahan melampaui individu-individu yang ada sekarang,” katanya.

Menurut Anindya, keberadaan lembaga tersebut penting untuk memastikan kerja sama ekonomi tidak berhenti pada satu kunjungan atau pergantian pemerintahan, melainkan terus menghasilkan tindak lanjut yang nyata.

Pada akhirnya, kata Anindya, tujuan utama diplomasi ekonomi sangat jelas: memperbesar perdagangan dan investasi yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita ingin memastikan ada tindak lanjut, karena pada akhirnya, seperti yang kami laporkan kepada Bapak Menteri Luar Negeri, kami di Kadin peduli pada dua hal yakni lebih banyak perdagangan dan lebih banyak investasi. Dan sisanya adalah turunan yang sangat penting, yaitu lapangan kerja, sebagai contoh,” pungkasnya. (agr/ree)