Luhut Daftar Bansos, Pendaftaran Ditolak Otomatis gara-gara Punya Mobil dan Tanah

​​​​​tvOnenews.com – Langkah modernisasi birokrasi terus digulirkan oleh pemerintah melalui penyempurnaan sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis teknologi digital.

Sistem anyar ini diklaim tidak hanya mampu meningkatkan akurasi data penerima manfaat secara instan, melainkan juga berpotensi menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara hingga ratusan triliun rupiah.

Ketua Komite Percepatan Reformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan bahwa sistem Bansos Digital tersebut telah sukses melewati fase uji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, belum lama ini.

Sumber :

• tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar

Saat ini, Tim Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan terus mengebut penyempurnaan sistem sebelum resmi diimplementasikan ke skala yang lebih luas.

“Hasilnya seperti yang kita lihat bersama, di mana setelah saya coba sendiri proses verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial hanya butuh waktu dua menit paling lama,” ungkap Luhut melalui unggahan resmi di akun Facebook pribadinya, Jumat (12/6/2026).

Baca Juga

Belum Pernah Dapat Bansos? Begini Cara Daftar PKH dan BPNT Online

Penasihat Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan itu menjelaskan bahwa durasi verifikasi kilat tersebut sudah selaras dengan hasil demonstrasi yang sebelumnya dipaparkan oleh Tim Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan dalam agenda rapat kerja bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI.

Secara teknis, para calon penerima Bansos Digital nantinya hanya perlu memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) serta melakukan verifikasi biometrik berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) melalui teknologi liveness detection.

Pasca-tahapan tersebut, sistem pintar ini akan langsung menyisir dan mengecek data secara real-time ke berbagai basis data sektoral yang relevan, mulai dari kepemilikan aset, data ketenagakerjaan, hingga rekam data pelanggan listrik PT PLN (Persero).

“Jika pemohon ternyata punya mobil, tanah, atau konsumsi listriknya tinggi, sistem otomatis mendeteksi bahwa yang bersangkutan tidak berhak. Begitu pula jika datanya sesuai, sistemlah yang akan membacakannya untuk Anda,” urai Luhut taktis.

Momen Unik Luhut Ditolak Sistem Saat Uji Coba Pendaftaran Bansos

Dalam kesempatan uji coba tersebut, sebuah momen menarik terjadi ketika pria berusia 78 tahun ini sengaja menguji keandalan sistem dengan mencoba mendaftarkan dirinya sendiri sebagai penerima bansos.

Sumber :

• Istimewa

Setelah melewati proses pencocokan NIK hingga pemindaian biometrik AI, sistem secara otomatis menerbitkan status penolakan terhadap Luhut.

Layanan verifikasi digital tersebut membaca secara akurat alasan penolakan kelayakan Luhut, di antaranya karena ia tercatat memiliki lebih dari satu sertifikat tanah, memiliki lebih dari satu unit kendaraan roda empat, serta berada di luar garis desil yang layak menerima bansos.

Selain itu, sistem mendeteksi pendapatan Luhut berada di atas angka Rp1.082.072 per kapita per bulan, dengan daya listrik di rumah di atas 900 VA serta tingkat konsumsi melebihi 41,5 KWH per kapita per bulan.

Lebih lanjut, Luhut menuturkan bahwa sistem inovatif ini juga sangat adaptif dalam mengakomodasi dinamika perubahan data di lapangan. Apabila terjadi kekeliruan, masyarakat bisa memanfaatkan fitur sanggah secara mandiri untuk mengajukan keberatan.

Proses verifikasi sanggahan tersebut akan langsung dicocokkan ke pusat data, termasuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Badan Pusat Statistik (BPS), dengan estimasi waktu hanya sekitar 15 menit.

“Praktis, cepat, dan transparan. Tidak perlu bertemu operator desa/kelurahan setempat,” imbuh Luhut memberikan poin plus.

Luhut menegaskan bahwa validitas data merupakan fondasi mutlak dalam tata kelola penyaluran bantuan sosial.

Pendekatan digitalisasi ini berjalan selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menuntut setiap pengambilan kebijakan strategis wajib berbasis pada data yang akurat.

“Tak terkecuali dalam pola pemberian bantuan sosial, ke depannya subsidi tidak akan diberikan kepada barang lagi, tetapi kepada individu yang menurut sistem layak menerimanya,” tegas Luhut.

Mantan Menko Marves ini mengaku sangat bangga lantaran arsitektur sistem Bansos Digital ini sepenuhnya dirancang dan dikembangkan oleh talenta-talenta digital dalam negeri.

Melalui pemanfaatan teknologi ini, efisiensi anggaran negara diyakini bisa dioptimalkan sekaligus mempersempit celah tindak pidana korupsi.

“Saya berharap sistem ini bisa di-roll out serentak secara nasional sesuai target pada Oktober-November mendatang,” pungkas Luhut optimistis terkait target peluncuran masal sistem baru tersebut.