Kepala Bakom Qodari Sebut Program 3 Juta Rumah Sudah Tembus 324 Ribu Unit

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Hingga pekan kedua Juni 2026, realisasi pembangunan rumah secara nasional telah menembus lebih dari 324 ribu unit, sementara program bedah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah terus digenjot agar rampung sebelum akhir tahun.

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Muhammad Qodari mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) per 13 Juni 2026, capaian Program 3 Juta Rumah telah mencapai 324.213 unit di berbagai daerah.

“Berdasarkan data Kementerian PKP 13 Juni 2026, hingga pekan kedua bulan ini, realisasi program 3 juta rumah secara nasional telah mencapai 324.213 unit pada tahun 2026,” kata Qodari di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

Capaian tersebut berasal dari empat jalur pelaksanaan yang menjadi tulang punggung program perumahan nasional.

Jalur pengembang menjadi kontributor terbesar dengan realisasi 181.291 unit atau 28,54 persen dari target 635.122 unit.

Baca Juga

Qodari Bilang Program MBG Tak Bisa Dihentikan karena Bagian dari Kontrak Politik Prabowo

Sementara jalur swadaya mencatat progres paling tinggi secara persentase dengan realisasi 83.210 unit atau 44,23 persen dari target 188.140 unit.

Adapun jalur negara telah merealisasikan 55.655 unit dari target 510.046 unit atau sekitar 10,91 persen. Sedangkan jalur gotong royong mencatat realisasi 4.057 unit dari target 36.639 unit atau 11,07 persen.

Selain pembangunan rumah baru, pemerintah juga mempercepat pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal sebagai program bedah rumah.

Qodari mengatakan hingga awal Juni 2026, progres program BSPS telah mencapai 13,51 persen dan ditargetkan seluruh pekerjaan fisik dapat diselesaikan paling lambat November tahun ini.

“Untuk program bedah rumah atau disebut bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) hingga awal Juni 2026, progresnya mencapai 13.51 persen. Kementerian PKP menargetkan seluruh pelaksanaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni dapat selesai pada Oktober 2026 atau paling lambat November 2026,” ujarnya.

Saat ini, percepatan difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan agar penyaluran program tepat sasaran.

Dari target sekitar 400 ribu unit rumah yang akan diperbaiki, proses verifikasi telah menjangkau sekitar 300 ribu unit.

“Saat ini percepatan difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan. Dari target awal sekitar 400.000 unit, verifikasi telah mencapai sekitar 300.000 unit dan ditargetkan selesai pada Juni 2026,” kata Qodari.

Pemerintah memperkirakan proses verifikasi membutuhkan waktu sekitar dua bulan, sementara pelaksanaan fisik renovasi rumah berlangsung selama tiga bulan.

Dalam program BSPS, pemerintah memberikan bantuan reguler sebesar Rp20 juta per unit rumah.

Dana tersebut terdiri atas Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja.

“Untuk besaran bantuan, nilai reguler BSPS adalah Rp20 juta per unit. Terdiri dari Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang,” ujarnya.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada wilayah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi. Untuk Papua dan Maluku Utara, nilai bantuan ditingkatkan menjadi Rp25 juta per unit.

Sementara untuk wilayah pegunungan, pulau-pulau kecil, serta daerah terluar di Papua dan Maluku Utara, bantuan mencapai Rp40 juta per unit guna menyesuaikan tingginya biaya logistik dan distribusi material bangunan.

Untuk mendukung percepatan program tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,3 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.

Dari sisi wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan alokasi sekaligus progres pelaksanaan tertinggi. Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. (agr/nsi)