Anggota DPR Soroti Kasus Sadis YTR, Sebut Korban Alami Kontrol Psikologis hingga Penyiksaan

Jakarta, tvOnenews.com - Kasus dugaan penculikan, penyekapan, dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat, terus menuai sorotan. Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak kepolisian bergerak cepat menangkap pria berinisial TH yang diduga menjadi pelaku utama dalam kasus tersebut.

Abdullah menilai tindakan yang dialami korban sudah sangat mengerikan dan tidak bisa dianggap sebagai kekerasan biasa. Apalagi, korban diduga mengalami penyiksaan selama bertahun-tahun hingga menyebabkan luka fisik serius dan trauma mendalam.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara maksimal agar memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku,” kata Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/6/2026).

Menurut informasi dari kepolisian, korban diduga mengalami berbagai bentuk kekerasan selama berada dalam penguasaan pelaku. Luka yang ditemukan pun cukup memprihatinkan, mulai dari cedera di bagian kepala, gangguan penglihatan berat, luka akibat benda tajam, bekas luka bakar, hingga kerusakan pada bagian bibir.

Kondisi korban yang memicu keprihatinan publik itu disebut tidak terjadi secara tiba-tiba. Abdullah menduga kasus tersebut bermula dari praktik coercive control atau kontrol koersif, yakni pola penguasaan terhadap pasangan yang dilakukan secara perlahan hingga korban kehilangan kebebasan dan kemandiriannya.

Dalam pola tersebut, pelaku biasanya mulai mengisolasi korban dari lingkungan sekitar, membatasi komunikasi, melakukan intimidasi, hingga menciptakan ketergantungan secara ekonomi maupun psikologis.

Baca Juga

3 Fakta Terbaru di Kasus Dugaan Penyekapan 3 Tahun di Bandung, Seorang Wanita Dirawat di RSHS

Abdullah pun mengingatkan masyarakat, khususnya perempuan, untuk lebih waspada apabila pasangan mulai menunjukkan perilaku posesif dan mengontrol secara berlebihan.

“Jika gejala-gejala seperti ini mulai muncul, segera cari pertolongan, putus kontak, dan laporkan kepada keluarga maupun aparat penegak hukum,” kata Abdullah.

Ia juga meminta masyarakat tidak menutup mata apabila melihat indikasi kekerasan terhadap perempuan di lingkungan sekitar. Menurutnya, laporan dari keluarga maupun warga sekitar sangat penting agar korban bisa segera mendapatkan pertolongan sebelum situasi semakin parah.

“Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak selalu diawali dengan pemukulan, tetapi sering kali dimulai dari kontrol yang berlebihan, isolasi sosial, dan manipulasi psikologis,” ujarnya.

Sementara itu, aparat kepolisian hingga kini masih memburu TH yang diduga melarikan diri setelah kasus tersebut terungkap ke publik. Abdullah meminta polisi tidak hanya fokus menangkap pelaku, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan tegas dan transparan.

Di sisi lain, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Jawa Barat telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk membantu pemulihan korban. Salah satu langkah yang dilakukan ialah menggandeng Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah DP3AKB Jawa Barat guna mengupayakan pembiayaan perawatan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selain mendorong pemulihan kondisi korban, Kemenham Jabar juga menegaskan pentingnya penanganan hukum sesuai aturan yang berlaku. Masyarakat pun diajak lebih peka terhadap potensi kekerasan di lingkungan sekitar agar kasus serupa tidak kembali terjadi. (Ant)