Diuji MSCI November Nanti, Pemerintah Kebut Reformasi Pasar Modal demi Jaga Status Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah tidak ingin berpuas diri setelah Indonesia berhasil mempertahankan status sebagai Emerging Market dalam tinjauan terbaru MSCI. 

Di balik keputusan tersebut, terdapat pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan sebelum evaluasi lanjutan dilakukan pada November 2026.

Pemerintah mencermati bahwa lembaga indeks global MSCI akan kembali menilai sejauh mana reformasi yang telah diumumkan benar-benar dijalankan secara konsisten dan menghasilkan dampak nyata bagi kualitas pasar modal Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, MSCI akan menjadikan implementasi reformasi sebagai faktor utama dalam menentukan perlakuan terhadap pasar Indonesia pada peninjauan berikutnya.

“Pemerintah mencermati bahwa MSCI akan kembali mengevaluasi perkembangan implementasi reformasi pada siklus MSCI Index Review November 2026,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Menurut Haryo, MSCI tidak hanya menilai kebijakan yang diumumkan regulator, tetapi juga efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Baca Juga

23,1 Juta Nasabah Berhasil Dijangkau Melalui Pembiayaan Ultramikro

“Dan menjadikan konsistensi serta efektivitas pelaksanaan sebagai dasar penilaian atas perlakuan yang tepat bagi pasar Indonesia ke depan,” ujarnya.

Menghadapi evaluasi tersebut, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Bank Indonesia sepakat mempercepat berbagai agenda reformasi yang selama ini menjadi perhatian investor global.

“Oleh karena itu, Pemerintah bersama OJK, BEI, KSEI, dan Bank Indonesia berkomitmen mempercepat dan membuktikan pelaksanaan reformasi secara nyata sebelum tinjauan tersebut,” kata Haryo.

Fokus reformasi diarahkan pada sejumlah isu yang selama ini menjadi sorotan pasar internasional, mulai dari penguatan pengawasan perdagangan, peningkatan transparansi kepemilikan saham, hingga penyempurnaan tata kelola perusahaan tercatat.

“Percepatan dilakukan melalui penguatan pengawasan, peningkatan keterbukaan informasi kepemilikan saham, penyempurnaan tata kelola perusahaan tercatat, penguatan integritas perdagangan, serta penegakan hukum yang lebih efektif,” ujarnya.

Selain pembenahan internal, pemerintah juga berupaya menjaga komunikasi yang lebih intensif dengan MSCI dan investor global agar perkembangan reformasi Indonesia dapat dipahami secara utuh oleh pelaku pasar internasional.

“Pemerintah juga akan menjaga komunikasi yang aktif dengan MSCI dan komunitas investor global agar kemajuan yang dicapai tercermin secara nyata dalam penilaian aksesibilitas dan investability pasar modal Indonesia,” kata Haryo.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat status Indonesia dalam indeks global memiliki pengaruh besar terhadap arus investasi asing yang masuk ke pasar modal domestik.

Tak hanya fokus pada tata kelola, pemerintah juga mempercepat agenda pendalaman pasar keuangan untuk meningkatkan daya saing bursa nasional. Strategi tersebut mencakup peningkatan likuiditas perdagangan, perluasan basis investor domestik, penguatan kualitas pembentukan harga saham, hingga peningkatan efisiensi pasar.

“Di samping itu, Pemerintah akan terus mendorong pendalaman pasar keuangan guna meningkatkan likuiditas, memperluas basis investor domestik, memperkuat kualitas pembentukan harga, serta meningkatkan efisiensi pasar,” ujarnya.

Pemerintah menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari agenda jangka panjang untuk membangun pasar modal yang lebih modern dan berstandar internasional.

“Reformasi tersebut merupakan bagian dari agenda jangka panjang untuk menjadikan pasar modal Indonesia semakin transparan, kredibel, dan kompetitif di tingkat global,” kata Haryo.

Di tengah upaya percepatan reformasi, pemerintah menilai Indonesia masih memiliki modal kuat untuk menjaga kepercayaan investor. Fundamental ekonomi nasional dinilai tetap solid dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga.

“Langkah-langkah tersebut didukung oleh fundamental makroekonomi Indonesia yang tetap kuat. Stabilitas nilai tukar, inflasi yang terjaga, kondisi fiskal yang sehat, serta koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional,” ujar Haryo. (agr/ree)