Dudung Bongkar Efek Domino Moratorium MBG, Ribuan Dapur Mangkrak hingga Berdampak ke UMKM

Jakarta, tvOnenews.com – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengungkap sejumlah persoalan yang muncul akibat implementasi Surat Edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026. 

Penutupan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah hingga moratorium operasional dapur dinilai telah memunculkan dampak berantai terhadap relawan, pelaku UMKM, dan ribuan dapur yang telah dibangun.

Hal itu disampaikan Dudung usai menerima audiensi Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia dan menggelar pertemuan bilateral dengan jajaran Eselon I Badan Gizi Nasional (BGN) serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).

“Hari ini saya menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia. Kemarin dan hari ini saya juga melakukan pertemuan bilateral dengan jajaran Eselon I Badan Gizi Nasional (BGN) serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan,” kata Dudung.

Menurutnya, pertemuan tersebut secara khusus membahas implementasi Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026 yang kini menjadi perhatian publik karena berdampak terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

“Untuk membahas implementasi Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026 yang saat ini sedang menjadi perhatian publik dan berdampak terhadap organisasi BGN, khususnya penyelenggara, mitra, relawan, dan pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Dudung mengungkapkan, salah satu persoalan utama yang disampaikan dalam audiensi adalah dampak penutupan dapur MBG selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut dinilai langsung memengaruhi para penyelenggara, terutama relawan yang menggantungkan penghasilan dari program tersebut.

“Ada tiga hal yang disampaikan. Pertama, penutupan dapur selama masa libur sekolah berdampak kepada penyelenggara, terutama para relawan yang menggantungkan penghasilannya dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” katanya.

Selain itu, muncul pula dampak terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi pemasok bahan pangan bagi dapur MBG.

“Kedua, muncul dampak terhadap UMKM. Beredar anggapan bahwa penutupan dapur menyebabkan harga bahan pangan menjadi murah. Namun, menurut aliansi, justru yang terjadi adalah bahan baku tidak terserap karena tidak ada pembeli,” ujar Dudung.

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah moratorium operasional dapur MBG. Menurut Dudung, ribuan dapur telah selesai dibangun dengan nilai investasi yang besar, tetapi belum dapat dimanfaatkan.

“Ketiga, persoalan moratorium. Dari target sekitar 27 ribu dapur, ada sekitar 15 ribu yang telah selesai dibangun dengan nilai investasi mencapai miliaran rupiah, tetapi hingga kini belum direalisasikan, terutama di wilayah 3T,” ungkapnya.

Bahkan, kata Dudung, sebagian dapur telah memiliki dasar administrasi dan pembiayaan yang lengkap, namun belum bisa beroperasi.

“Sekitar 1.200 dapur bahkan sudah memiliki kontrak, menerima surat keputusan, dan dijadikan jaminan ke bank, namun pelaksanaannya belum berjalan,” tuturnya. (agr/cmi)