Kemendag: Imbal Hasil Obligasi AS Naik Picu Turunnya HPE Emas

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut penurunan harga patokan ekspor (HPE) dan harga referensi (HR) emas pada periode pertama Juli 2026 terjadi akibat menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) dan meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah AS.

HPE emas turun 5,36 persen ke 135.512,62 dolar AS per kilogram dari 143.190,64 dolar AS per kilogram pada periode kedua Juni 2026. HR emas juga turun menjadi 4.214,92 dolar AS per troy ounce (t oz) dari 4.453,73 dolar AS per t oz. Selama periode pengumpulan data, HPE emas turun sebesar 5,36 persen.

"Penurunan HPE dan HR emas dipengaruhi menguatnya nilai tukar dolar AS dan meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah AS," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana dalam keterangan di Jakarta, mengutip Antara pada Rabu.

Ia menjelaskan hal tersebut telah mendorong investor mengalihkan investasinya dari emas ke instrumen keuangan dengan potensi imbal hasil yang lebih menarik.

Selain itu, kebijakan suku bunga yang masih berada pada level tinggi turut menekan harga emas karena komoditas tersebut tidak memberikan imbal hasil berupa bunga maupun dividen.

Pada akhirnya, lanjut Tommy, investor cenderung beralih ke instrumen investasi berbunga yang menawarkan tingkat pengembalian lebih pasti.

Baca Juga

Kemendag Bicara Ketersediaan Minyakita: Bergantung DMO Bukan APBN

Peralihan investasi ini kemudian berdampak pada melemahnya permintaan emas di pasar global. Sementara itu, pasokan emas yang tetap terjaga di tengah penurunan permintaan memicu koreksi harga emas di pasar internasional dan berdampak pada turunnya HPE serta HR emas.

HPE dan HR emas ditetapkan berdasarkan data dan masukan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengacu pada publikasi London Bullion Market Association (LBMA).

Penetapan HPE dan HR emas merupakan hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan mempertimbangkan berbagai data, informasi, termasuk masukan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.(ant/ree)