Ekonomi RI Tetap Tumbuh 5,11 Persen, Purbaya Sebut APBN Jadi Penyelamat Utama

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 berhasil menjadi tameng utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global yang semakin berat.

Meski dunia dibayangi fragmentasi perdagangan, ketegangan geopolitik, hingga gejolak pasar keuangan, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dengan defisit fiskal tetap berada dalam batas aman.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, berbagai tantangan ekonomi global sepanjang 2025 tidak menggoyahkan fundamental ekonomi Indonesia.

Menurutnya, APBN berperan sebagai shock absorber yang menjaga daya tahan ekonomi sekaligus menopang momentum pertumbuhan nasional.

“Di tengah gejolak global yang terjadi, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga. Perekonomian nasional mampu tumbuh sebesar 5,11 persen pada tahun 2025, mencerminkan fundamental ekonomi yang resilien dan kemampuan kita dalam menghadapi dinamika global,” ujar Purbaya, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2026).

Purbaya menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil sinergi kebijakan fiskal pemerintah dengan kebijakan moneter Bank Indonesia, serta dukungan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang.

Baca Juga

Menko Muhaimin Beri Penghargaan atas Kepatuhan Badan Usaha dan Pemda dalam Program JKN

Pemerintah juga tetap menjalankan kebijakan fiskal ekspansif secara terukur tanpa mengabaikan disiplin pengelolaan keuangan negara.

Bukti kehati-hatian tersebut tercermin dari defisit APBN 2025 yang berhasil dijaga di level 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp670,34 triliun. Angka itu dinilai menunjukkan ruang fiskal Indonesia tetap sehat meski pemerintah terus menggelontorkan berbagai stimulus ekonomi.

“Defisit APBN tahun 2025 berhasil dijaga pada level 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau sebesar Rp670,34 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap mampu memberikan stimulus bagi perekonomian tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal,” kata dia.

Di sisi penerimaan negara, pemerintah akan memperkuat reformasi perpajakan melalui perluasan basis pajak, pemanfaatan teknologi dan data, penguatan pengawasan, hingga optimalisasi penerimaan dari ekonomi digital dan sektor informal.

Sementara di bidang kepabeanan dan cukai, digitalisasi layanan akan terus diperkuat guna meningkatkan kepatuhan sekaligus mendukung investasi dan ekspor.

Pada sisi belanja, pemerintah menegaskan komitmennya meningkatkan efektivitas pengeluaran negara agar lebih tepat sasaran. Perbaikan penyaluran bantuan sosial dan subsidi akan dilakukan melalui integrasi data sosial ekonomi serta optimalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai acuan utama berbagai program perlindungan sosial.