KDM Ingatkan Orangtua Soal Kecanduan Gawai Pada Anak Ancam Kesehatan

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memperingatkan para orang tua bahwa kebiasaan anak-anak yang dibiarkan bermain gawai terlalu lama kini menjadi ancaman kesehatan serius yang memicu penyakit kronis orang dewasa, seperti gagal ginjal dan diabetes.

Fenomena memilukan tersebut, dinilai Dedi yang akrab disapa KDM, terjadi akibat radiasi screen time yang tinggi membuat fisik anak-anak kurang bergerak secara aktif, sehingga seluruh nutrisi dan gizi yang masuk ke dalam tubuh menumpuk dan gagal dikonversi menjadi energi.

"Ancaman masa depan bukan hanya kekurangan gizi, tetapi nutrisi dan gizi yang tidak dikelola jadi energi," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, mengutip Antara pada Jumat.

Dedi menjelaskan selain merusak organ dalam tubuh dan memicu penyakit degeneratif sejak dini, kurangnya aktivitas fisik akibat kecanduan gawai secara psikologis juga membuat tingkat emosi dan agresivitas anak menjadi sangat tinggi.

Merespons ancaman tersebut, Pemprov Jabar mendesak para orang tua untuk membatasi durasi gawai, memperbanyak aktivitas luar ruang yang melatih motorik anak, serta memperketat pengawasan asupan konsumsi harian agar terhindar dari makanan dan minuman instan yang tinggi kadar gula.

Di sisi lain, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa negara harus hadir menjamin kualitas hidup warganya sejak dalam kandungan. Untuk itu, Pemprov Jabar kini tengah mematangkan regulasi revolusioner terkait intervensi pemenuhan nutrisi bagi ibu hamil di Jawa Barat.

Baca Juga

Revitalisasi Limbah Kulit Pisang Mulu Bebe Khas Maluku Utara sebagai Produk Kesehatan Ekonomis

"Ketika yang hamilnya bermasalah maka dia boleh ke toko, minimarket atau ke manapun untuk mengambil makanan yang dikonsumsi selama hamil. Ini sedang kita rumuskan karena tanggung jawab negara," ucap Dedi.

Ia menambahkan, jaminan pemenuhan aspek material manusia mulai dari ketersediaan pangan bergizi, air minum berkualitas, hingga hak menghirup udara bersih merupakan kewajiban konstitusional yang akan terus dikawal secara berkala oleh pemerintah daerah.

"Seluruhnya negara harus bertanggungjawab terhadap itu. Memperhatikan aspek material manusia perkembangannya dalam setiap waktu," ucapnya menambahkan.(ant/ree)