Diplomasi Indonesia–Papua Nugini, BNPP RI Dukung Kerja Sama Listrik untuk Masyarakat Perbatasan

Jakarta, tvOnenews.com - Kerja sama penyediaan pasokan listrik bagi masyarakat Wutung, Papua Nugini, menjadi pembahasan dalam Bilateral Consultation between Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia and Minister for Tourism, Arts and Culture of the Independent State of Papua New Guinea.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mendukung penuh penguatan kerja sama Indonesia dan Papua Nugini (PNG) dalam forum yang digelar di Jakarta, pada Kamis (16/7/2026) tersebut.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri, Safrizal, serta dihadiri Delegasi Papua Nugini dan Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI, Amrullah M. Ridha, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan pembangunan kawasan perbatasan.

Dalam pembahasan tersebut, kedua delegasi melanjutkan diskusi yang telah dimulai pada tahun 2024 mengenai skema tarif listrik untuk masyarakat Wutung.

Pertemuan juga membahas usulan baru dari pihak Papua Nugini terkait penyesuaian tarif yang akan menjadi bahan pembahasan lanjutan dalam penyempurnaan rancangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).

Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal, menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen mencari solusi terbaik yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga hubungan strategis kedua negara.

Baca Juga

Buka Jalur Lintas Batas Indonesia–Papua Nugini, BNPP RI Matangkan Koridor Yetetkun–Butmambin

"Kami akan melanjutkan hasil pembahasan ini kepada otoritas yang lebih tinggi. Jika terdapat selisih tarif yang memerlukan kebijakan khusus, tentu harus ditempuh melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan," ujar Safrizal dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/7/2026).

Ia mengungkapkan bahwa perhatian Pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Wutung telah diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan hingga kawasan perbatasan. 

Bahkan, pada 2024 kedua pihak telah menyepakati tarif sebesar 20 sen dolar AS per kilowatt dengan skema hibah pemerintah Indonesia untuk menutup selisih biaya. Namun, implementasi kesepakatan tersebut tertunda setelah adanya usulan tarif baru dari pihak Papua Nugini.

Lebih lanjut, Safrizal menekankan bahwa pengembangan kawasan perbatasan tidak hanya berfokus pada penyediaan listrik, tetapi juga pembangunan berbagai fasilitas penunjang yang dapat dimanfaatkan bersama oleh masyarakat Indonesia dan Papua Nugini.

"BNPP memiliki banyak program untuk masyarakat di kawasan perbatasan. Kami akan membangun pasar dan berbagai fasilitas yang dapat digunakan bersama oleh masyarakat Wutung dan masyarakat Papua," katanya.

Safrizal menambahkan, bahwa pembahasan lanjutan bersama Papua Nugini direncanakan berlangsung pada agenda Joint Border Committee (JBC) berikutnya pada Oktober mendatang.

Sementara itu, Delegasi Papua Nugini menyampaikan bahwa usulan penyesuaian tarif semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Wutung yang hidup berdampingan dengan masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan.

"This tariff that this provincial government at the border that look after the border people are proposing to you now is power for the border people, which are also Indonesian people. They are family intermarriages. And so we ask the regulatory, that however the tariff is and the subsidy is, and it is affordable for the people of Wutung," jelas perwakilan Delegasi Papua Nugini.

Delegasi PNG juga menilai penyediaan listrik yang terjangkau akan memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan. Oleh sebab itu, pihaknya berharap Pemerintah Indonesia bersama PLN dapat mempertimbangkan skema tarif yang mencerminkan semangat kerja sama dan kepentingan masyarakat perbatasan.

Menanggapi perkembangan tersebut, Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI, Amrullah M. Ridha, menekankan pentingnya penyamaan arah kebijakan pemerintah sebelum membahas aspek teknis maupun komersial pelaksanaan kerja sama.

"Yang perlu kita sepakati terlebih dahulu adalah seperti apa arah hubungan Indonesia dengan Papua Nugini ke depan. Persoalan tarif menjadi bagian yang dapat diselesaikan kemudian," ungkap Amrullah.

Menurutnya, kerja sama di kawasan perbatasan perlu dipandang sebagai investasi strategis pemerintah dalam memperkuat hubungan bilateral, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas di berbagai sektor.

"Ini merupakan momentum yang sangat baik untuk meningkatkan hubungan Indonesia dan Papua Nugini. Bisa saja kita memberikan dukungan melalui skema tertentu yang memberikan manfaat lebih besar bagi kepentingan kedua negara," tambahnya.

Melalui konsultasi bilateral ini, Indonesia dan Papua Nugini menunjukkan komitmen bersama untuk terus membangun kawasan perbatasan sebagai ruang kerja sama yang produktif, inklusif, dan saling menguntungkan. 

BNPP RI menegaskan akan terus mendukung berbagai langkah strategis pemerintah guna menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan sekaligus memperkuat hubungan persahabatan kedua negara. (ant/rpi)