KDM Tegas Tolak Wacana SPP di Jabar: Cukup dengan Dana BOS!

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan tegas menolak wacana mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA/SMK negeri. 

Pria yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) ini bersikukuh jika operasional sekolah dapat dipenuhi melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selain dana BOS, KDM meyakini bantuan operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menyelesaikan kekurangan untuk infrastruktur sekolah negeri. 

"Saya sudah cek (anggaran). Cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat. Cukup, sampelnya banyak, datanya banyak," ujar KDM, pada Sabtu (18/7/2026).

Meski begitu, KDM mengaui masih ada penyalahgunaan dana BOS di sejumlah sekolah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, nilai temuan penyalahgunaan anggaran dana BOS dalam APBD 2025 mencapai sekitar Rp4 miliar.

"Bahkan kalau mau dibuka, yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan lain yang bukan pendidikan, jumlah temuannya APBD 2025 itu sampai Rp4 miliar," katanya.

Baca Juga

DPR Tak Setuju SMA-SMK Jabar Ada SPP, Kemendikdasmen Didesak Turun Tangan

Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kurangnya anggaran, melainkan pada tata kelola penggunaan dana yang harus dibenahi.

KDM menilai anggaran Pendidikan itu sangat cukup, sehingga tidak perlu mengaktifkan kembali SPP.

"Kalau terlalu banyak, nanti ada potensi digunakan untuk kepentingan lain. Malah menjadi beban bagi kepala sekolah. Kasihan, jangan sampai ada yang terkena aspek pidana gara-gara salah mengelola dana BOS," beber KDM.

Oleh karena itu, ke depan, Pemprov Jabar akan memfokuskan anggaran Pendidikan untuk meningkatkan kualitas fasilitas sekolah, seperti perbaikan toilet, sarana olahraga, hingga tempat ibadah agar siswa dapat belajar dengan lebih nyaman.

KDM juga mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan gratis di SMA dan SMK negeri di Jawa Barat baru mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026. 

"Sebelumnya di Jawa Barat sekolah negeri juga bayar. Waktu saya menjadi anggota DPR, saya sering datang ke sekolah-sekolah untuk membantu melunasi tunggakan siswa, mulai dari SMA di Subang, Cimahi, Purwakarta, Tasikmalaya, hingga Ciamis," tuturnya.

Pendidikan Gratis

KDM mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga komitmen agar pendidikan gratis di Jawa Barat tetap berjalan dan kualitas layanan pendidikan terus meningkat.