Pihak Penyandera dan Lokasi yang Berpindah Persulit Pembebasan Ampat WNI di Somalia

Makassar, tvOnenews.com-Upayakan pembebasan empat warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi bagian dari 17 awak Kapal MT Honour 25 setelah dibajak perompak di perairan Somalia pada April 2026 terus dilakukan. .Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal meminta Kementerian Luar Negeri berkordinasi dengan pihak terkait. 

"Kami berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta pihak-pihak terkait untuk menyusun perencanaan pembebasan empat sandera WNI dan sandera lainnya," kata Syamsu Rizal kepada wartawan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

Menurut dia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang TNI mengatur tugas TNI dalam operasi militer selain perang, termasuk melindungi WNI di luar negeri.

Ia mengatakan opsi operasi militer dapat menjadi alternatif terakhir apabila seluruh upaya lain tidak membuahkan hasil.

Syamsu meminta struktur pertahanan Indonesia di luar negeri, termasuk atase pertahanan dan unsur intelijen, dioptimalkan untuk memberikan masukan serta langkah terukur dalam upaya penyelamatan dan pemulangan para sandera.

Ia mengungkapkan salah satu kendala yang dihadapi adalah belum adanya kepastian mengenai pihak yang dapat dihubungi atau diajak bernegosiasi berdasarkan laporan Atase Pertahanan Indonesia di Eropa.

Baca Juga

Polresta Sidoarjo Bongkar Sindikat Penipuan Daring dan Penyalahgunaan Data Pribadi Internasional, 4 Tersangka Ditangkap

Selain itu, lokasi penyanderaan disebut kerap berpindah sehingga sulit dipantau. Nilai tebusan yang diminta juga berubah-ubah, dari semula 2 juta dolar AS, kemudian menjadi 5 juta dolar AS, dan terakhir 10 juta dolar AS.

"Kami meminta TNI, Kementerian Luar Negeri, dan kementerian terkait membentuk satuan tugas agar upaya penyelamatan WNI di Somalia dapat dilakukan secara terukur," ujarnya.

Syamsu mengatakan perusahaan yang mempekerjakan para awak kapal siap mengikuti keputusan yang diambil, namun memiliki kemampuan finansial yang terbatas.

Karena itu, ia berharap pemerintah hadir melalui pembentukan satuan tugas agar informasi mengenai besaran tebusan maupun langkah penyelamatan dapat diperoleh secara jelas dengan tetap mengutamakan keselamatan para WNI.

Ia menambahkan, berdasarkan rapat terakhir dengan Kementerian Luar Negeri, pihaknya memperlihatkan rekaman video yang diterima dari Syamsuddin Ashari, ayah Kapten Ashari Samadikun, sebagai gambaran kondisi para sandera.

Video tersebut, kata Syamsu, diputar dalam rapat bersama Kementerian Luar Negeri dan TNI untuk memperkuat koordinasi pembentukan satuan tugas.