Istana Ungkap Prabowo akan Saksikan Akad Massal 62 Ribu KPR FLPP di Batang

Jakarta, tvOnenews.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri dan menyaksikan akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang melibatkan 62.000 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan akad massal tersebut akan digelar di Batang, Jawa Tengah, pada Kamis (30/7/2026) dengan skema hybrid yang melibatkan peserta dari hampir seluruh Indonesia.

“Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, akan menghadiri dan menyaksikan Akad Massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Kamis, 30 Juli 2026, di Batang, Jawa Tengah,” kata Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/7/2026).

Menurut Prasetyo, kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam memperkecil kesenjangan kebutuhan (backlog) perumahan nasional, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Akad massal akan diikuti oleh 62.000 debitur, terdiri atas 200 debitur yang hadir langsung di Batang dan 61.800 debitur lainnya mengikuti secara daring dari 36 provinsi di Indonesia.

Pelaksanaan ini menjadi agenda ketiga akad massal KPR FLPP yang dihadiri Presiden Prabowo, setelah sebelumnya digelar di Cileungsi, Kabupaten Bogor, pada 29 September 2025 dan di Serang, Banten, pada 20 Desember 2025.

Baca Juga

Pujo Widodo Apresiasi Keberpihakan Pemerintah kepada Petani

Pemerintah menegaskan bahwa akad massal menjadi penanda rumah-rumah yang telah dibangun siap dimiliki dan segera dihuni oleh masyarakat penerima manfaat.

Melalui skema FLPP, pemerintah memberikan berbagai kemudahan pembiayaan bagi MBR, mulai dari suku bunga rendah yang tetap hingga akhir masa kredit, uang muka yang ringan, hingga cicilan yang terjangkau.

Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh pembiayaan komersial.

Prasetyo menegaskan pemerintah berkomitmen menjadikan penyediaan hunian layak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi backlog perumahan nasional.

“Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus mengurangi kesenjangan kebutuhan (backlog) perumahan serta menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, serta berkelanjutan bagi keluarga Indonesia,” pungkasnya.

Hingga Juli 2026, realisasi program menunjukkan capaian yang terus meningkat. Sebanyak 107.410 masyarakat berpenghasilan rendah telah menerima manfaat pembiayaan FLPP dengan tingkat keterhunian mencapai 93,35 persen. (agr/nsi)