Menko Polkam Pastikan Perlindungan Warga Sipil Jadi Prioritas, Pola Pengamanan di Papua Diperkuat

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah menegaskan perlindungan terhadap warga sipil tetap menjadi prioritas utama dalam penanganan situasi keamanan di Papua. 

Meski tidak mengubah pola pengamanan yang selama ini diterapkan, pemerintah memastikan akan memperkuat langkah-langkah operasional aparat guna menekan potensi jatuhnya korban sipil dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago saat menjawab pertanyaan mengenai jaminan perlindungan terhadap masyarakat sipil di Papua, menyusul masih terjadinya sejumlah insiden kekerasan di wilayah tersebut.

“Apa yang dilakukan oleh Polri dan TNI di Papua itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat kita di situ,” kata Djamari dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).

Ia menyinggung insiden yang terjadi di Kabupaten Yahukimo sebagai peristiwa yang telah mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menurut Djamari, Panglima TNI Agus Subiyanto telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar korban tidak terus bertambah.

“Bahwa terjadi hal-hal kemarin seperti di Yahukimo, itu juga Panglima TNI sudah melakukan langkah-langkah yang tepat supaya tidak bertambah lagi korban-korban itu. Korban itu jatuh juga karena ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan evaluasi pola penanganan Papua, Djamari menegaskan pemerintah tidak mengubah pendekatan dasar yang selama ini diterapkan. Namun, aparat keamanan akan meningkatkan pola operasi dan koordinasi di lapangan untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat.

“Jadi kalau pola tidak berubah, tapi peningkatan pola itu yang dilakukan oleh Panglima TNI dan Kapolri untuk memberikan ketentraman di masyarakat. Dan upaya itu tetap akan dilakukan,” katanya.

Menurut Djamari, perhatian pemerintah terhadap Papua tetap menjadi salah satu fokus utama. Ia menegaskan pemerintah tidak menginginkan masyarakat sipil menjadi korban akibat konflik yang terjadi di wilayah tersebut.

“Kita tahu bahwa perhatian kita juga kepada Papua juga sangat bersungguh-sungguh, sampai dengan ada satu organisasi tertentu secara khusus yang memberikan kepada, memberikan hal yang tidak betul kebijakannya di Papua. Sekali lagi, pada kesempatan ini saya katakan, kita bersungguh-sungguh untuk itu. Kita tidak mau ada dari korban masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang mungkin bahkan bukan, bukan hanya masyarakat Papua, orang asli Papua sendiri juga ada, ada yang jadi korban, gitu,” tegasnya.

Ia kembali menekankan bahwa penguatan strategi pengamanan akan terus dilakukan melalui koordinasi antara TNI dan Polri tanpa mengubah pola dasar yang telah berjalan.

“Jadi, sekali lagi saya katakan, tidak ada perubahan pola, tapi ada peningkatan pola-pola yang sedang berlaku, itu silakan. Bersama-sama antara Panglima TNI maupun Kapolri, ya yang berada di sana,” tutup Djamari. (agr/cmi)